AMBON, MM. – Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto 20 Februari lalu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa belum juga menempati Rumah Jabatan (Rumjab) di kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Penyebab utama belum ditempati Rumjab tersebut, dikarenakan belum selesainya pekerjaan rehabilitasi oleh Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang (PUPR).
Hal ini terkuak saat Gubernur meninjau Rumjab, kamis (06/03/2025). Didampingi Wakil Ketua II DPRD Maluku Johan Lewerissa, Anggota DPRD Maluku Wellem Kurnala, Kepala Dinas PUPR Ismail Usemahu, Asisten I Setda Maluku Semi Huwae, Gubernur berjalan melihat halaman dan ruangan yang sementara dalam pekerjaan.
Mirisnya, belum ada satupun furniture yang mengisi ruangan, yang terlihat kosong melompong. Hanya ada beberapa perabotan yang tersisa, namun sudah tidak terurus dipenuhi abu.
Disela-sela peninjauan, Lewerissa yang dikonfirmasi media, tidak mau berkomentar. Namun ketika ditanya anggaran rehabilitasi sejak tahun 2019 hingga 2023 yang mencapai Rp5,4 miliar, orang nomor satu di Maluku ini tampak kaget. Pasalnya, anggaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi Rumjab.
“Kalau Rp5,4 miliar benar adanya, maka menurut beta harus patut dipertanyakan. Beta seng bilang patut dicurigai tidak, tapi patut kita dipertanyakan. Untuk apa anggaran itu digunakan,”tuturnya.
Karena merasa tidak puas, Lewerissa kemudian menanyakan kebenaran anggaran Rehabilitasi yang telah digunakan ke Kepala Dinas PUPR yang sementara berada disampingnya. Kepala Dinas PUPR langsung terdiam, tak menjawab pertanyaan tersebut.
“Gimana ni Pak Kadis. No coment ?,”tanya Lewerissa yang ditimpali Kadis “iya, no coment pak Gub sambil tersenyum dengan wajah yang tegang. Tak lama kemudian, Gubernur bersama rombongan kembali ke kantor Gubernur.
Sekedar tahu, selama periodesasi 2019-2023 , Gubernu Maluku saat itu, Murad Ismail tidak menempati rumah dinas.
Rumah tersebut malah dihuni oleh anaknya sendiri.
Usai berakhir jabatan, anaknya kemudian meninggalkan rumah tersebut. Pemda Maluku kemudian menganggarkan dana Rehabilitasi kurang lebih Rp3 miliar dari APBD 2025. (MM)
