AMBON,MM. – Sikap tegas ditunjukkan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, usai paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap rekomendasi DPRD sebagai agenda seremonial semata, melainkan wajib diterjemahkan dalam langkah nyata.
Dalam pernyataannya, Benhur juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan secara nasional. Menurutnya, upaya penghematan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (23/4/2026). Menurut dia, seluruh catatan dan masukan DPRD lahir dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terakhir.
“Saya kira rekomendasi tadi sudah tegas. Kami minta pemerintah daerah mencermati dengan seksama, lalu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Benhur.
Ia menegaskan, rekomendasi DPRD memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengawasan sekaligus dorongan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan efektivitas program pembangunan di Maluku.
Benhur menilai, kondisi fiskal yang sedang ketat justru menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas belanja. Karena itu, pemerintah daerah diminta serius menindaklanjuti berbagai catatan yang telah diberikan DPRD.
Tak hanya menyoroti daerah, politisi PDI Perjuangan itu juga menyentil pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dimulai dari pusat dengan memangkas struktur maupun lembaga yang tidak memberi dampak signifikan.
“Kita minta harus dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah pusat juga harus mengefisiensi diri, termasuk memangkas lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat,” ujarnya tegas.
Benhur berpandangan, apabila kebijakan efisiensi diterapkan secara menyeluruh, maka ruang fiskal nasional akan semakin terbuka dan dapat diarahkan untuk membantu daerah-daerah dengan tantangan besar seperti Maluku.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau semua bergerak bersama, pembangunan akan lebih tepat sasaran. Daerah jangan hanya dibebani, tapi juga harus diperkuat,” tandasnya.(MM-9)
