AMBON,MM. – Provinsi Maluku mencatat deflasi sebesar 0,17 persen pada April 2026 secara bulanan (month to month/m-to-m). Namun, di balik penurunan harga jangka pendek tersebut, tersimpan sinyal yang lebih kompleks: potensi melemahnya daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi tahunan yang masih relatif tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Senin (4/5/2026), menunjukkan bahwa secara kumulatif tahun berjalan (year to date/y-to-d), inflasi mencapai 0,41 persen. Sementara itu, secara tahunan (year on year/y-on-y), inflasi tercatat sebesar 3,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 111,27.
Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Maluku, Jessica E. Pupella, menjelaskan bahwa meskipun terjadi deflasi bulanan, tekanan harga secara tahunan masih cukup terasa di berbagai kelompok pengeluaran.
Secara teori, deflasi mencerminkan penurunan harga barang dan jasa. Namun dalam konteks ekonomi daerah seperti Maluku, kondisi ini juga bisa menjadi indikasi menurunnya konsumsi masyarakat.
Penurunan harga yang terjadi pada April diduga berkaitan dengan melemahnya permintaan pasca periode konsumsi tinggi sebelumnya, serta faktor distribusi dan pasokan barang yang relatif stabil.
Jika kondisi ini berlanjut, deflasi berpotensi menekan pendapatan pelaku usaha kecil, terutama di sektor perdagangan dan jasa yang sangat bergantung pada perputaran konsumsi harian.
Inflasi Tahunan Masih Menekan Rumah Tangga
Di sisi lain, inflasi tahunan sebesar 3,13 persen menunjukkan bahwa biaya hidup masyarakat tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran.
Kelompok dengan kenaikan tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,07 persen, disusul kesehatan 5,48 persen, serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,33 persen. Kenaikan pada sektor-sektor ini sangat berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Selain itu, sektor transportasi juga mengalami kenaikan 4,01 persen, yang berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan berdampak lanjutan terhadap harga di pasar.
Data BPS juga mencatat adanya perbedaan tingkat inflasi antarwilayah di Maluku. Kota Tual mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,99 persen dengan IHK 113,61, sementara Kota Ambon mencatat inflasi terendah sebesar 2,96 persen dengan IHK 112,79.
Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan struktur ekonomi dan distribusi barang antarwilayah, terutama di daerah kepulauan yang masih menghadapi tantangan logistik.
Kombinasi deflasi bulanan dan inflasi tahunan menempatkan perekonomian Maluku dalam situasi yang perlu dicermati. Di satu sisi, harga yang turun dapat meringankan beban masyarakat dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, tekanan inflasi tahunan menunjukkan bahwa daya beli belum sepenuhnya pulih.
Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Intervensi pada distribusi barang, penguatan sektor produksi lokal, serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi langkah yang dinilai krusial.
Bagi pelaku usaha, kondisi ini juga menuntut strategi adaptif, terutama dalam menjaga volume penjualan di tengah fluktuasi harga dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan tepat, kombinasi tekanan ini berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi daerah, khususnya di sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku.(MM-3)
