AMBON, MM. – Forum Group Discussion (FGD) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Ambon tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan antardaerah, tetapi juga menjadi wadah penyampaian kegelisahan pemerintah provinsi terhadap berbagai kebijakan pusat yang dinilai semakin membatasi ruang gerak daerah dalam menjalankan pembangunan.
Forum yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (3/6/2026), menghadirkan para gubernur, kepala organisasi perangkat daerah, akademisi, dan tim pakar untuk membahas berbagai isu strategis nasional yang berdampak langsung terhadap daerah.
Di tengah diskusi mengenai penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, sektor maritim, dan pertanian, muncul satu benang merah yang mengemuka dari berbagai daerah, yakni semakin kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Asraf, menjadi salah satu peserta yang secara terbuka menyampaikan kegelisahan tersebut.
Menurutnya, berbagai materi yang dipaparkan dalam forum menunjukkan bahwa banyak persoalan pembangunan daerah saat ini tidak lagi berada sepenuhnya di tangan pemerintah daerah, melainkan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
“FGD ini sangat baik karena mengangkat persoalan yang nyata dihadapi daerah. Banyak tantangan yang sekarang kuncinya berada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Daerah Merasa Semakin Kehilangan Ruang
Asraf menyoroti semakin banyaknya unit pelaksana teknis dan balai kementerian yang menjalankan program langsung di daerah.
Menurutnya, keberadaan balai-balai tersebut memang bertujuan mempercepat pelayanan pemerintah, namun dalam praktiknya sering membuat pemerintah provinsi dan perangkat daerah hanya menjadi pelengkap administrasi tanpa peran strategis dalam pelaksanaan program.
Ia menilai fenomena tersebut menjadi indikasi menguatnya kembali pola sentralisasi yang bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini diperjuangkan.
“Sekarang banyak kegiatan kementerian langsung dilaksanakan oleh balai di daerah. Pemerintah provinsi hanya sebatas koordinasi, sementara ruang untuk menjalankan program sendiri semakin terbatas,” katanya.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi mengurangi efektivitas pembangunan karena pemerintah daerah yang paling memahami kebutuhan masyarakat justru tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan.
Efisiensi Anggaran Dinilai Memukul Daerah
Selain soal kewenangan, persoalan anggaran juga menjadi sorotan utama dalam diskusi.
Asraf menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program prioritas.
Dengan pemangkasan anggaran yang dalam beberapa sektor mencapai hampir 30 persen, banyak program pembangunan yang telah direncanakan kepala daerah terpaksa ditunda atau disesuaikan.
Akibatnya, visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat sulit direalisasikan secara optimal.
“Sekarang daerah hanya bisa menjalankan program yang benar-benar prioritas karena dukungan anggaran dari pusat semakin terbatas,” ujarnya.
Isu lain yang mengemuka adalah kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total APBD mulai tahun 2027.
Menurut Asraf, kebijakan tersebut sulit diwujudkan apabila pemerintah daerah tetap diwajibkan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, sementara seluruh pembiayaan gajinya dibebankan kepada daerah.
Ia menilai pemerintah pusat perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar apabila tetap mendorong percepatan pengangkatan tenaga PPPK di seluruh Indonesia.
“Kalau pusat yang memerintahkan pengangkatan PPPK, maka pusat juga harus ikut memikirkan pembiayaan gajinya. Kalau semuanya dibebankan ke daerah, akan sulit memenuhi batas belanja pegawai yang ditetapkan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Asraf berharap APPSI tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat.
Ia meminta seluruh rekomendasi yang lahir dari Ambon disampaikan secara langsung kepada Presiden agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan daerah tidak boleh berhenti sebagai catatan rapat atau dokumen organisasi semata.
“Apapun hasil yang lahir dari FGD APPSI ini harus disampaikan langsung kepada Presiden. Kalau tidak disampaikan, percuma saja. Apa yang dibicarakan di Ambon hanya akan menjadi angin lalu,” katanya.
Ambon Jadi Panggung Aspirasi Daerah
Sebelumnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan bahwa Maluku merasa terhormat menjadi tuan rumah pelaksanaan FGD APPSI Tahun 2026.
Menurutnya, forum tersebut harus menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
Sementara Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa APPSI memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Melalui tema “Memperkuat Ekosistem Orange Economy: Integrasi Sektor Pertanian, Maritim, dan Ekonomi Kreatif sebagai Pilar Pertumbuhan Regional”, forum tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat posisi daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun bagi banyak peserta, keberhasilan forum ini tidak akan diukur dari banyaknya gagasan yang dihasilkan, melainkan sejauh mana suara daerah yang disampaikan dari Ambon benar-benar didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di tingkat nasional.(MM-9)
