AMBON, MM. – Sebanyak sembilan negeri adat di Kota Ambon yang sampai saat ini masih dipimpin oleh penjabat sementara. DPRD Kota Ambon mendesak Pemkot segera meninjau sejauh mana kinerja tim yang dibentuk untuk mempercepat penetapan Raja definitif.
Anggota DPRD Morits L. Tamaela menyampaikan, kepemimpinan sementara memiliki batasan dalam menjalankan roda pemerintahan negeri. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan menghambat kemajuan daerah.
“Negeri adat butuh pemimpin yang sah dan definitif. Kalau masih dijabat sementara, tentu ada tugas dan kewenangan yang belum bisa dijalankan secara utuh,” ujarnya di kantor DPRD, pada har Senin (13/7/2026) di gedung DPRD Kota Ambon usai mengikuti Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III.
Ia menjelaskan DPRD terus memantau dan memfasilitasi pembicaraan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Saniri Negeri sesuai aturan adat dan peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah Kota tidak bisa ikut campur atau menentukan sepihak.
“Selama belum ada kesepakatan bulat di tingkat negeri, proses ini belum bisa dilanjutkan. Kuncinya ada di musyawarah bersama,” tegas Morits.
Ia mengajak seluruh warga dan pemangku adat di sembilan negeri tersebut untuk saling menghargai tatanan yang ada, duduk bersama dengan kepala dingin, dan segera menentukan calon Raja yang terbaik.
“Masyarakat sudah menunggu cukup lama. Mari kita selesaikan dengan bijak demi kebaikan negeri kita semua,” harap ketua DPRD kota Ambon asal partai Nasdem.(MM10)
