AMBON, MM. – Pemerintah Kota Ambon akan membangun gedung kantor baru di kawasan Passo, Kecamatan Baguala, untuk menggantikan gedung lama yang sudah tidak layak digunakan. Rencana ini diumumkan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisutta dalam konferensi pers capaian program prioritas tahunan di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Jumat (20/2/2026).
Kantor lama saat ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari sering kebocoran saat musim hujan hingga ruang yang terbatas yang tidak mampu menampung seluruh aparatur sipil negara. Menurut Wali Kota, pembangunan gedung baru bukan hanya untuk memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga sebagai bagian penting dalam meningkatkan citra Kota Ambon.
“Kita butuh gedung perkantoran yang bisa mewakili kota, punya kapasitas cukup, fungsi yang maksimal, dan juga menarik dilihat. Ini jadi salah satu cara kita buat mempercantik wajah Kota Ambon,” jelasnya.
Pemkot Ambon memiliki lahan seluas 7 hektare di kawasan Passo yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kawasan tersebut akan diubah menjadi kawasan perkotaan modern dan berkelanjutan. Selain gedung kantor utama Pemkot, investor juga akan membangun fasilitas pendukung seperti apartemen, hotel, serta infrastruktur dasar yang ramah lingkungan – termasuk sistem pengelolaan limbah dan penggunaan material konstruksi yang lebih baik bagi lingkungan.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, pembangunan akan menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT). Dalam skema ini, investor akan menangani seluruh proses pembangunan dan mengelola kawasan tersebut selama jangka waktu tertentu, sebelum akhirnya seluruh aset diserahkan kepada Pemkot Ambon. Tanah kawasan tetap menjadi milik pemerintah kota, sementara pembangunan dan pengelolaan dilakukan oleh pihak swasta.
“Saat ini kita sudah komunikasi intens dengan beberapa investor yang sudah menyusun konsep dan desain awal. Semua proses akan berjalan transparan dan akuntabel, supaya masyarakat Ambon bisa merasakan manfaatnya secara maksimal,” ujar Wali Kota.
Selain proyek kantor baru, Pemkot Ambon juga sedang menyusun skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur lainnya. “Kolaborasi dengan pihak swasta dianggap pilihan yang realistis, supaya pembangunan tetap berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah,” pungkasnya. (MM10)
