AMBON ,MM.– Komitmen efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat kembali diuji di daerah. Kali ini, sorotan publik mengarah ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku yang menggelar forum resmi pemerintahan di sebuah kafe kawasan Biz Hotel, Senin (20/4).
Kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Dana Transfer dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku dan dilaksanakan di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda, Djalaludin Salampessy.
Namun, pemilihan lokasi kegiatan di luar kantor pemerintahan memantik kritik dan tanda tanya dari berbagai kalangan.
Pasalnya, di tengah tekanan terhadap pengelolaan keuangan daerah, penggunaan tempat komersial untuk kegiatan kedinasan dinilai berpotensi menambah beban anggaran.
Sejumlah pengamat menilai, langkah tersebut kurang sejalan dengan semangat penghematan yang saat ini sedang ditekankan pemerintah pusat melalui kebijakan efisiensi belanja.
“Pesan efisiensi menjadi kontradiktif ketika forum resmi justru dilakukan di lokasi yang identik dengan biaya tambahan, sementara fasilitas kantor pemerintah masih tersedia dan layak digunakan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kritik publik semakin menguat mengingat forum tersebut membahas isu strategis, yakni percepatan penyerapan dana transfer dan optimalisasi PAD, dua indikator penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Padahal dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, masyarakat berharap setiap aktivitas birokrasi mencerminkan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi ketat, termasuk menekan belanja yang tidak prioritas.
Selain itu, praktik birokrasi yang dianjurkan juga mendorong pemanfaatan fasilitas internal pemerintah untuk kegiatan rapat dan koordinasi.
Meski demikian, terdapat ruang kebijakan yang memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel atau restoran sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor usaha.
Namun, kebijakan tersebut dinilai harus dijalankan secara selektif, berbasis kebutuhan riil, serta mempertimbangkan urgensi dan dampaknya terhadap keuangan daerah.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Bapenda Maluku terkait alasan pemilihan lokasi kegiatan tersebut.
Di tengah tuntutan efisiensi dan tekanan terhadap pendapatan daerah, publik berharap pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga menunjukkan keteladanan dalam praktik.
Konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.(MM-9)
