AMBON, MM. — Pesisir Negeri Seri, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, menyimpan persoalan serius yang mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan. Ratusan perahu yang seharusnya menjadi alat utama mencari nafkah justru lebih banyak tersandar di pesisir akibat kerusakan mesin dan minimnya perlengkapan penangkapan ikan.
Kondisi tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, melakukan kunjungan dalam agenda reses masa sidang III tahun 2026 di Negeri Seri, kemarin.
Di balik aktivitas masyarakat pesisir yang tampak berjalan normal, terdapat persoalan yang tidak sederhana. Ketika perahu dan mesin tidak lagi berfungsi, nelayan kehilangan alat produksi utama. Melaut yang semestinya menjadi pekerjaan mandiri berubah menjadi aktivitas yang bergantung pada perahu milik orang lain.
Salah seorang warga, Jems, mengungkapkan bahwa kerusakan mesin menjadi persoalan paling dominan. Sebagian mesin disebut telah berusia tua, sementara sebagian lainnya mengalami kerusakan akibat penggunaan yang berlangsung terus-menerus.
“Kerusakan mesin ada yang karena umur pakai sudah lama, ada juga karena pemakaian berlebihan. Kami akhirnya harus saling menumpang untuk bisa melaut,” ujar Jems.
Perahu Ada, Tapi Nelayan Tak Bisa Melaut
Persoalan tersebut memperlihatkan ironi yang dihadapi nelayan Negeri Seri. Perahu masih tersedia, namun tidak seluruhnya dapat digunakan karena mesin sebagai penggerak utama telah rusak.
Bagi nelayan kecil, kondisi itu bukan sekadar persoalan teknis. Mesin yang rusak berarti hilangnya kesempatan untuk melaut. Tidak melaut berarti tidak ada hasil tangkapan, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap hari.
Sebagian nelayan akhirnya memilih menumpang pada perahu nelayan lain agar tetap dapat mencari ikan.
Namun pilihan tersebut membawa konsekuensi ekonomi. Hasil tangkapan yang diperoleh harus dibagi dengan pemilik perahu atau pihak lain yang ikut dalam aktivitas penangkapan. Dengan demikian, pendapatan bersih nelayan semakin tergerus.
Situasi ini berpotensi menciptakan mata rantai persoalan baru: alat produksi rusak, nelayan tidak mandiri melaut, hasil tangkapan terbagi, dan pendapatan keluarga semakin kecil.
Warga menegaskan persoalan nelayan Negeri Seri tidak berhenti pada kerusakan mesin. Mereka juga membutuhkan jaring serta berbagai perlengkapan penangkapan ikan lainnya.
Keterbatasan sarana tersebut membuat nelayan kesulitan meningkatkan produktivitas. Dalam kondisi seperti ini, bantuan yang diberikan pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan riil nelayan di lapangan.
Warga berharap pemerintah melihat persoalan tersebut sebagai persoalan ekonomi masyarakat pesisir, bukan sekadar permintaan bantuan peralatan.
“Kami mengerti kendala ini bukan semata-mata karena keterbatasan Bapak Johan maupun DPRD Provinsi. Ini juga berkaitan dengan pengaturan dan ketersediaan anggaran pemerintah. Tetapi kami tetap berharap ada jalan keluar,” kata warga.
DPRD: Jangan Sekadar Mengusulkan, Harus Dikawal
Menanggapi keluhan tersebut, Johan Lewerissa mengatakan peluang bagi nelayan untuk memperoleh dukungan pemerintah masih terbuka melalui berbagai program bantuan.
Menurutnya, bantuan dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih konkret, mulai dari badan perahu, mesin, jaring hingga perlengkapan penangkapan ikan lainnya.
“Selama masih berprofesi sebagai nelayan dan ingin terus berusaha, hak dan kesempatan untuk mendapatkan bantuan tetap ada,” tegas Johan.
Namun Johan meminta masyarakat tidak berhenti pada penyampaian keluhan. Kebutuhan nelayan harus diterjemahkan ke dalam proposal yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proposal tersebut harus memuat jumlah nelayan penerima, jenis peralatan yang dibutuhkan, jumlah unit, kondisi peralatan yang dimiliki saat ini, serta kebutuhan riil di lapangan.
“Sampaikan kebutuhan yang nyata, jumlah yang dibutuhkan, serta kondisi lapangan yang sebenarnya. Dengan dokumen yang lengkap dan tepat, kami bisa memperjuangkan dan mengawal usulan ini agar masuk dalam prioritas anggaran,” ujarnya.
Johan juga menyatakan siap membantu mengarahkan proposal tersebut kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai jenis bantuan yang dibutuhkan.
Ujian Pemerintah: Menghidupkan Kembali Mesin Ekonomi Pesisir
Persoalan ratusan perahu yang rusak di Negeri Seri pada akhirnya tidak semata-mata berbicara mengenai mesin atau jaring.
Di balik perahu yang tersandar terdapat keluarga yang kehilangan sumber pendapatan. Di balik mesin yang mati terdapat nelayan yang kehilangan kesempatan bekerja. Dan di balik ketergantungan untuk menumpang terdapat pendapatan yang harus kembali dibagi.
Menyikapi kondisi itu, intervensi pemerintah perlu diarahkan secara tepat sasaran. Bantuan mesin, perahu, jaring dan perlengkapan melaut harus didasarkan pada verifikasi kebutuhan, data penerima yang jelas, serta evaluasi terhadap bantuan sebelumnya agar program tidak berhenti pada penyerahan barang, tetapi benar-benar mengembalikan produktivitas nelayan.
Pemerintah juga dituntut memastikan bantuan tidak sekadar menjadi proyek administratif, melainkan menjadi instrumen pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.
Bagi nelayan Negeri Seri, persoalannya sederhana tetapi mendesak: mereka ingin kembali melaut dengan perahu sendiri dan membawa pulang hasil yang sepenuhnya dapat menopang keluarga.
Johan berharap usulan masyarakat segera disusun secara baik sehingga dapat diperjuangkan melalui jalur anggaran dan program pemerintah yang tersedia.
“Proposalnya disiapkan dengan baik. Nanti kita lihat dan kita kawal bersama agar bisa disampaikan kepada instansi yang berwenang,” katanya.(MM-9)
