AMBON, MM. – Usai Rapat Paripurna yang menyepakati Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Ambon Tahun 2025, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan komitmen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, serta meminta seluruh OPD bekerja lebih sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan keuangan sendiri.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ambon, pada hari Senin (13/7/2026), ini menegaskan dokumen pertanggungjawaban telah melalui pemeriksaan ketat BPK, pembahasan mendalam bersama DPRD, dan kini resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Wali Kota menjelaskan anggaran tahun lalu disusun luwes dan tanggap terhadap berbagai tantangan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan warga.
Capaian Ekonomi Kota Ambon Semakin Positif
Ia pun memaparkan sejumlah kemajuan penting:
– Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7% pada tahun 2025, lalu melonjak signifikan menjadi 6,09% pada triwulan I 2026
– Tingkat inflasi berhasil dikendalikan di angka 4,23%
– Angka kemiskinan terus menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh 83,97—salah satu yang tertinggi secara nasional—meski angka pengangguran masih perlu upaya lebih lanjut.
Prioritas Tingkatkan Pendapatan Asli daerah, meski hasilnya membaik, Wali Kota mengingatkan pentingnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis sekaligus diupayakan peningkatannya secara maksimal.
“Kemajuan kota sangat bergantung pada kemampuan keuangan sendiri. Program yang bagus tidak akan berjalan lancar jika tidak didukung dana yang cukup. Mari kita susun target yang masuk akal dan berusaha keras mencapainya,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan ASN, ia berharap bisa memberikan penghargaan yang layak, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Jika PAD kita naik, ruang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pun akan semakin terbuka,” tambahnya.
Penetapan Raja Definitif: Kunci Ada di Kesepakatan Negeri
Menyikapi masih tertundanya penetapan Raja definitif di beberapa negeri adat, Wali Kota menegaskan pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak.
“Peran kami hanya memfasilitasi. Keputusan mutlak ada di tangan Saniri Negeri masing-masing. Selama belum ada kesepakatan bulat di tingkat negeri, kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Kami sangat menghormati tatanan adat yang berlaku,” jelasnya.
Ia berharap DPRD dan tokoh masyarakat bisa ikut menjembatani perbedaan pandangan, sehingga segera tercapai persetujuan bersama. “Sekali ada kesepakatan resmi dari negeri, kami siap memprosesnya dengan cepat,” pungkasnya. (MM10)
