AMBON,MM. – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku dalam dua tahun terakhir memicu alarm serius di kalangan legislatif. DPRD Provinsi Maluku secara terbuka mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang bertanggung jawab langsung terhadap sektor-sektor penghasil pendapatan.
Sorotan ini mencuat dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus), Wellem Kurnala, di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (21/4/2026).
Kurnala menegaskan, penurunan PAD bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator nyata melemahnya kinerja birokrasi dalam mengelola dan menggali potensi ekonomi daerah.
“Ini bukan persoalan biasa. Kalau PAD turun, berarti ada yang tidak berjalan dalam sistem. Evaluasi harus menyentuh seluruh lini,” tegasnya kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, selama ini pendekatan pemerintah daerah masih terlalu administratif dan belum menyentuh substansi persoalan. Ia menilai rendahnya inovasi, lemahnya pengawasan internal, serta tidak optimalnya pengelolaan sumber daya menjadi faktor utama yang menyebabkan stagnasi pendapatan daerah.
DPRD pun mendorong Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk mengambil langkah tegas dan terukur, termasuk mengevaluasi bahkan mengganti pimpinan OPD yang dinilai tidak mampu mencapai target kinerja.
“Kalau tidak ada capaian, harus ada konsekuensi. Ini soal tanggung jawab publik,” ujarnya.
Selain menyoroti kinerja OPD, DPRD juga mengungkap persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni pengelolaan aset daerah yang belum optimal. Banyak aset dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, bahkan cenderung menjadi beban anggaran.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Pasar Mardika. DPRD menilai peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kawasan tersebut belum menunjukkan hasil konkret dalam meningkatkan pendapatan.
“Harus ada target jelas dan berbasis kajian. Kalau UPTD tidak mampu, libatkan pihak ketiga agar lebih profesional,” tegas Kurnala.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti perlunya percepatan pengelolaan sektor strategis seperti Blok Masela dan investasi lainnya agar benar-benar berdampak pada struktur pendapatan daerah, bukan sekadar wacana.
Pansus menegaskan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, hingga strategi pengelolaan ekonomi, PAD Maluku berpotensi terus mengalami penurunan.
Kondisi ini, lanjut DPRD, tidak hanya berdampak pada fiskal daerah, tetapi juga akan membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini momentum pembenahan. Kalau tidak sekarang, kita akan terus tertinggal,” tutup Kurnala.(MM-9)
