AMBON, MM. – Stabilitas harga pangan kembali menjadi penopang utama terkendalinya inflasi di Provinsi Maluku. Pada Juli 2026, Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga laju inflasi tahunan berhasil turun menjadi 2,75 persen (year on year/yoy) atau tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah melalui Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dalam rilis yang diterima, Selasa (4/8/2026), menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Maluku masih terjaga dan lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan bulan sebelumnya yang mencapai 3,80 persen.
Secara spasial, deflasi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,14 persen dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26 persen. Sementara itu, Kota Tual masih mencatat inflasi sebesar 0,13 persen.
Bank Indonesia menjelaskan, penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi faktor dominan penyebab deflasi dengan andil mencapai 0,71 persen.
Komoditas perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan harga. Harga ikan layang dan ikan selar masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,26 persen dan 0,15 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca yang relatif kondusif sehingga aktivitas melaut meningkat, ditambah pemanfaatan rumpon di perairan pesisir yang mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan skala kecil.
Selain sektor perikanan, komoditas hortikultura juga mengalami penurunan harga. Bawang merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,16 persen dan 0,11 persen. Penurunan ini didorong oleh masa panen di sejumlah sentra produksi serta meningkatnya pasokan dari luar Provinsi Maluku.
Untuk menjaga stabilitas harga tetap berlanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Sepanjang 2026, strategi pengendalian inflasi akan terus difokuskan pada penguatan empat pilar utama atau 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Dalam menjaga keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah terus mendorong implementasi Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog guna meningkatkan produksi dan menjaga kecukupan pangan.
Di sisi distribusi, optimalisasi konektivitas antarwilayah serta koordinasi lintas instansi terus diperkuat agar pasokan pangan tetap lancar hingga ke daerah tujuan.
Adapun pada aspek komunikasi, TPID secara berkala menggelar rapat koordinasi, pemantauan harga dan stok pangan, serta inspeksi mendadak ke pasar untuk memastikan langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai perkembangan di lapangan.(MM-3)
