AMBON,MM. — Di tengah percepatan pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela yang digadang-gadang menjadi salah satu proyek gas terbesar di dunia, kelompok Masyarakat Peduli Bumi Kalwedo untuk Migas Blok Masela mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Maluku sekadar penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.
Kelompok masyarakat tersebut menyoroti pentingnya keadilan dalam pengelolaan proyek raksasa yang diproyeksikan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta standar kaki kubik gas per hari, serta 35.000 barel kondensat.
Mereka menilai besarnya potensi ekonomi Blok Masela harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Perwakilan Masyarakat Peduli Bumi Kalwedo, Semuel Perulu, menegaskan bahwa keberhasilan proyek energi nasional tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi, penerimaan negara, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah operasi.
“Maluku masih berada dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Ini menjadi ironi besar ketika daerah yang kaya sumber daya justru masih bergulat dengan berbagai persoalan kesejahteraan,” kata Perulu, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, proyek Blok Masela yang memiliki nilai investasi sekitar USD 20,9 miliar atau setara ratusan triliun rupiah berpotensi menjadi penggerak ekonomi nasional. Namun tanpa keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil, manfaat proyek tersebut berisiko lebih banyak mengalir keluar dibandingkan kembali kepada masyarakat Maluku.
Perulu menilai pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pembagian manfaat yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk memperkuat porsi penerimaan daerah, membuka ruang partisipasi masyarakat lokal, serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi putra-putri Maluku.
“Jangan sampai Blok Masela menjadi simbol kekayaan yang hanya tercatat dalam laporan investasi, sementara masyarakat di daerah penghasil tetap hidup dalam keterbatasan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan antara besarnya nilai eksploitasi sumber daya dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itu, Blok Masela harus menjadi contoh baru pembangunan yang berkeadilan.
Selain menyoroti aspek ekonomi, Perulu juga mengingatkan pentingnya menjaga hak-hak masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada ruang laut serta wilayah pesisir di sekitar kawasan proyek.
Menurutnya, laut bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya, ruang hidup, serta warisan leluhur yang harus dilindungi dari dampak pembangunan.
“Wilayah pesisir dan laut bukan hanya tempat mencari nafkah. Di sana ada sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat adat yang harus dihormati. Karena itu aspek sosial dan kultural tidak boleh dikesampingkan,” tegasnya.
Kelompok Masyarakat Peduli Bumi Kalwedo juga menilai transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proyek tersebut. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta membuka ruang informasi yang memadai terkait manfaat ekonomi, dampak lingkungan, hingga peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai tahapan pembangunan.
Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan Blok Masela memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Beberapa penelitian memperkirakan proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan ribuan lapangan kerja, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat selama masa operasinya.
Namun bagi masyarakat Maluku, angka-angka tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti dengan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah penghasil.
“Bagi kami, ukuran keberhasilan Blok Masela bukan hanya berapa besar gas yang diproduksi atau berapa besar investasi yang masuk. Ukurannya adalah apakah masyarakat Maluku bisa keluar dari kemiskinan, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lapangan kerja yang layak, dan menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri,” kata Perulu.
Ia menegaskan bahwa Blok Masela harus menjadi simbol kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia, bukan sekadar proyek energi berskala nasional. Karena itu, pemerintah diminta memastikan prinsip keadilan sosial menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pengelolaan migas di wilayah tersebut.
“Negara harus hadir memastikan kekayaan alam Maluku tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini menjaga dan hidup berdampingan dengan sumber daya tersebut,” pungkasnya.(MM-9)
