AMBON,MM. – Potensi meluasnya sebaran abu vulkanik dari sejumlah gunung api aktif menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku karena dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan serta mobilitas masyarakat dari dan menuju Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku, TNI, BMKG, pengelola transportasi udara, dan sejumlah instansi terkait kemudian memperkuat koordinasi untuk memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat apabila kondisi tersebut berdampak ke wilayah Maluku. Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiap siagaan dan Antisipasi Potensi Ancaman Sebaran Abu Vulkanik di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Lantai II, Selasa, 8 September 2026.
Rapat dihadiri Wakapolda Maluku, unsur TNI, perwakilan BMKG, Angkasa Pura, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengatakan kesiapsiagaan perlu diperkuat sejak dini mengingat dampa kabu vulkanik dapat meluas keberbagai sektor.“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Polda Maluku yang telah menggagas rapat koordinasi ini. Langkah seperti ini penting dilakukan sedini mungkin agarkita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sebagai dampak dari sebaran abu vulkanik,” kata Sadali.
Menurut dia, abu vulkanik tidak hanya berisiko terhadapkesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sector transportasi dan mobilitas masyarakat. “Kita juga perlu melihat bahwa dampak abu vulkanik ini bukan hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk kelancaran transportasi,” ujarnya.
Sadali mengatakan gangguan penerbangan dapat berdampak terhadap mobilitas masyarakat serta berbagai agenda dan kegiatan berskala nasional yang membutuhkan konektivitas dari dan menuju Maluku.“Kita sudah merasakan dampaknya dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas penerbangan dan perjalanan masyarakat dapat terganggu apabila kondisi sebaran abu vulkanik semakin meluas,”kata Sadali.
Ia berharap kondisi sebaran abu vulkanik segera berakhir sehingga aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan normal.“Kita berharap kondisi ini dapat segera berakhir sehingga berbagai aktivitas, khususnya kegiatan yang bersifat nasional di luar Provinsi Maluku, dapat kembali berjalan dengan baik,”ujarnya.
Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, Sadali meminta seluruh instansi yang terlibat mempersiapkan langkah sesuai tugas dan kewenangan masingmasing. Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, juga memiliki sumber daya yang dapat dikoordinasikan dan dimanfaatkan bersama apabila sewaktuwaktu dibutuhkan.”Kita harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikoordinasikandan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama, kita sudah memiliki kesiapan dan langkah yang jelas,” tegasnya.
Sadali menegaskan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu,setiap potensi ancaman perlu diantisipasi melalui perencanaan, koordinasi lintas sektor,dan kesiapan sumber daya. “Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan masyarakat Maluku terlindungi dari berbagai potensi ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kondisi tersebut,” katanya.
Ia kembali mengapresiasi Polda Maluku yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi antar lembaga menjadi kunci agar setiap perkembangan dapat direspons secara cepat dan terpadu.“Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wujud pengabdian dan kepedulian kitakepada masyarakat, bangsa,dan negara. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami mendukung sepenuhnya gagasan dan langkah koordinasi yang dilakukan pada hari ini,”pungkasnya.(MM-9)
