AMBON,MM.- Pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan II Tahun 2026 tidak hanya menunjukkan peningkatan dari sisi angka, tetapi juga mulai mencerminkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Selain mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen secara tahunan (year-on-year), berbagai indikator sosial ekonomi juga memperlihatkan tren positif, mulai dari bertambahnya jumlah penduduk bekerja, menurunnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka kemiskinan, hingga tetap terjaganya pemerataan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura sekaligus Local Expert Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, Dr. Maryam Sangadji, SE., ME, dalam tulisannya berjudul Dari Pertumbuhan Menuju Pertumbuhan Berkualitas, Kamis (06/08/2026).
Maryam menjelaskan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku pada 5 Agustus 2026, ekonomi Maluku pada Triwulan II Tahun 2026 tumbuh 5,30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif pada Semester I Tahun 2026, pertumbuhan mencapai 5,24 persen, sedangkan dibandingkan Triwulan I Tahun 2026 ekonomi masih tumbuh 1,11 persen. Di sisi lain, inflasi tetap terjaga pada level 2,75 persen, yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi berlangsung dalam kondisi stabilitas harga yang relatif terkendali.
Menurutnya, angka-angka tersebut memberikan optimisme bahwa perekonomian Maluku sedang berada pada fase ekspansi yang sehat. Optimisme itu juga sejalan dengan pernyataan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, yang menyebut capaian tersebut sebagai kabar baik karena diraih di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan.
Atas capaian tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi daerah, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bea Cukai, Tim Ekspor Daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat Maluku. Pemerintah Provinsi berharap sinergi tersebut terus dipertahankan agar kinerja ekonomi daerah semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Meski demikian, Maryam mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi hanyalah titik awal analisis, bukan tujuan akhir pembangunan. Menurutnya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen tersebut benar-benar mulai meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jawaban atas pertanyaan itu, lanjutnya, dapat dilihat dari berbagai indikator sosial ekonomi yang juga dirilis BPS pada hari yang sama.
Data menunjukkan jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 955.088 orang atau bertambah sekitar 4.536 orang dibandingkan Februari 2026. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,75 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 67,86 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai diikuti meningkatnya kesempatan kerja. Aktivitas ekonomi yang berkembang tidak hanya meningkatkan output produksi, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.
Dampak positif lainnya mulai terlihat pada kondisi kemiskinan. Data BPS memperlihatkan persentase penduduk miskin di Maluku turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 5,32 ribu jiwa, dari 286,86 ribu orang menjadi 281,54 ribu orang.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa sebagian manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian, Maryam mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perkotaan, sedangkan kemiskinan di wilayah perdesaan masih mengalami sedikit peningkatan. Fakta itu menjadi pengingat bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan.
Gambaran serupa juga terlihat dari indikator ketimpangan. Pada Maret 2026, Gini Ratio Maluku tercatat sebesar 0,281. Walaupun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mencapai 23,42 persen. Menurut kriteria Bank Dunia, kondisi tersebut masih berada pada kategori ketimpangan rendah.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diikuti pelebaran kesenjangan yang signifikan. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Maluku untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif.
Maryam menilai, apabila indikator pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan dibaca secara bersamaan, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku tidak lagi hanya tercermin pada meningkatnya angka PDRB. Pertumbuhan tersebut mulai diikuti membaiknya kondisi pasar kerja, menurunnya tingkat kemiskinan, serta tetap terjaganya pemerataan pengeluaran masyarakat.
“Inilah yang dalam ekonomi pembangunan disebut sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (quality of growth), yaitu ketika pertumbuhan tidak berhenti pada penciptaan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mulai menghasilkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tulisnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan bukanlah ketika pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen atau bahkan tujuh persen. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika setiap persen pertumbuhan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja, mengurangi jumlah keluarga yang hidup dalam kemiskinan, mempersempit kesenjangan antarmasyarakat, serta menghadirkan harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.
Maryam menilai, data BPS Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan arah tersebut mulai terlihat. Karena itu, momentum positif ini perlu terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Maluku semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.(MM-9)
