AMBON, MM. – Perekonomian Provinsi Maluku menunjukkan tren yang semakin menguat pada Triwulan II 2026. Di tengah dinamika ekonomi nasional, Maluku justru mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,31 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang berada pada level 5,29 persen.
Capaian tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,16 persen, menandakan aktivitas ekonomi di daerah kepulauan ini masih bergerak positif dan mampu menjaga momentum pemulihan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia Perwakilan Maluku menunjukkan bahwa penguatan ekonomi daerah tidak hanya ditopang oleh satu sektor, tetapi berasal dari kombinasi aktivitas produksi, belanja pemerintah, dan konsumsi masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui keterangan resminya menjelaskan, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Maluku.
Pada Triwulan II 2026, sektor tersebut tumbuh 5,11 persen. Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan I yang mencapai 6,85 persen, sektor ini tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Pertumbuhan sektor tersebut didorong meningkatnya produksi tanaman pangan dan aktivitas subsektor perikanan yang masih menjadi andalan ekonomi masyarakat Maluku.
Selain sektor primer, aktivitas pemerintahan juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.
Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan tumbuh 5,76 persen, melonjak dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,07 persen.
Kenaikan ini dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja pemerintah, terutama pembayaran gaji ke-13, penambahan satuan kerja baru, serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di sisi lain, sektor perdagangan juga tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tumbuh 6,95 persen.
Walaupun sedikit melambat dibandingkan Triwulan I yang mencapai 8,26 persen, sektor ini masih memperoleh dorongan dari tingginya konsumsi masyarakat selama berbagai momentum sosial dan keagamaan yang berlangsung di Maluku.
Belanja Pemerintah Masih Jadi Penopang
Di balik capaian pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, struktur ekonomi Maluku masih memperlihatkan ketergantungan cukup besar terhadap belanja pemerintah.
Percepatan realisasi APBN dan APBD, khususnya belanja pegawai dan belanja barang, menjadi faktor dominan yang menggerakkan aktivitas ekonomi pada triwulan kedua.
Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja negara masih memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor perdagangan maupun jasa. Di sisi lain, sektor produktif seperti pertanian dan perikanan tetap menjadi penyangga utama ekonomi riil, terutama di wilayah kepulauan.
Semester II Jadi Penentu
Memasuki Triwulan III 2026, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Maluku masih akan berlanjut.
Optimisme tersebut didorong oleh potensi peningkatan produksi subsektor perikanan seiring bertambahnya kapasitas pengolahan hasil laut dan meningkatnya permintaan bahan baku industri perikanan.
Selain itu, percepatan penyerapan anggaran pemerintah pada Semester II diperkirakan kembali mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan belanja barang maupun belanja modal.
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diprediksi tetap tumbuh positif karena didukung pembangunan infrastruktur dan realisasi proyek pemerintah di berbagai daerah.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi Maluku ke depan adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Penguatan investasi swasta, hilirisasi sektor perikanan, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin berkualitas, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan pertumbuhan yang kini telah melampaui rata-rata nasional, Maluku memiliki peluang untuk memperkuat daya saing ekonominya. Namun, keberhasilan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pelaku usaha menjaga momentum investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengoptimalkan potensi sektor unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi provinsi kepulauan tersebut.(MM-3)
