AMBON, MM. – Maluku merupakan provinsi kepulauan, dengan luas lautan mencapai 92,4 persen dan daratan hanya 7,6 persen.
Dengan lautaan yang lebih luas, tentunya aktifitas masyarakat lebih banyak menggunakan armada transportasi laut. Sayangnya armada yang sering digunakan masyarakat di negeri para raja-raja ini, dinilai belum memadai.
Masih ada daerah yang hingga kini belum tersentuh pelayaran, baik itu armada milik BUMN, maupun BUMD. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Maluku telah bertekad dalam penyampaian aspirasi dengan Pemerintah Pusat, wakil rakyat yang berada di Komisi III akan mengusulkan untuk adanya penambahan kapal, sebagai penghubung konektifitas masyarakat.
Kita berupaya maksimal untuk adanya penambahan kapal, termasuk pergantian kapal yang dinilai sudah tidak layak,”ungkap Wakil Ketua Komisi III, Muin Refra kepada wartawan dirumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (15/ 01/2025).
Dikatakan, pengusulan penambahan armada transportasi laut Ke Kementerian Perhubungan maupun PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pusat, telah dibahas bersama mitra, baik itu Dinas Perhubungan Maluku, BUMD dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon. “Memang ASDP ada 11 kapan, kita maksimalkan agar 10 jalur perhubungan laut terpenuhi,”ucapnya.
Terhadap usulan penambahan jalur transportasi laut, menurut Muin tidak bisa ditentukan sendiri, karena memiliki mekanisme tersendiri, yang harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk BPTD.
Selain itu pihaknya juga mengusulkan untuk perbaikan fasilitas penunjang armada, dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat. “Kita berharap tidak ada lagi alasan teknis, tetapi semua terpenuhi di seluruh jalur, sehingga pergerakan orang dan barang, itu betul betul normal terkoneksi secara menyeluruh,”tuturnya.(MM-9)
