AMBON,MM. – Realisasi program rumah bersubsidi di Provinsi Maluku masih berjalan lambat meski alokasi sebanyak 3.000 unit telah ditetapkan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hingga saat ini, capaian pembangunan di sejumlah kabupaten/kota belum menunjukkan hasil maksimal.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan bahwa progres pembangunan baru terealisasi di beberapa wilayah dengan jumlah yang masih terbatas. Kota Tual mencatat pembangunan 91 unit, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 27 unit, Seram Bagian Barat (SBB) 30 unit, Maluku Tengah 171 unit, Kepulauan Tanimbar 15 unit, Kabupaten Buru 48 unit, serta Kepulauan Aru 5 unit.
“Secara keseluruhan progresnya masih rendah jika dibandingkan dengan total kuota 3.000 unit yang telah dialokasikan untuk Maluku,” kata Kasrul.
Ia menjelaskan, sejumlah daerah lainnya bahkan belum menunjukkan realisasi pembangunan. Kondisi ini dipengaruhi berbagai kendala, terutama lahan yang hingga kini masih menjadi persoalan utama bagi para pengembang.
“Pengembang masih kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada berbagai hambatan, Pemprov Maluku tetap optimistis program ini dapat dipercepat. Apalagi, perjanjian kerja sama (PKS) program rumah subsidi telah diperpanjang hingga 31 Desember 2026, sehingga memberi ruang waktu tambahan untuk mengejar target.
Pemerintah daerah juga terus melakukan langkah-langkah percepatan, termasuk mendorong keterlibatan pengembang serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi salah satu sasaran utama program.
Kasrul menyebutkan, lebih dari 1.000 ASN di Kota Ambon dan lingkup Pemprov Maluku telah teridentifikasi memenuhi syarat sebagai calon penerima rumah subsidi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan sekaligus mendorong percepatan pembangunan oleh pengembang.
Selain itu, sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan juga telah diidentifikasi, seperti di kawasan Halong Baru, Taeno, Masohi, dan Pulau Buru. Pemerintah berharap, dengan kesiapan lahan dan dukungan berbagai pihak, realisasi pembangunan dapat segera meningkat.
Pemprov Maluku juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat proses perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan jaringan listrik.
“Dukungan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam kemudahan perizinan. Ini menjadi kunci agar pembangunan rumah subsidi bisa berjalan lebih cepat,” tegas Kasrul.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemprov Maluku menargetkan percepatan signifikan dalam waktu dekat, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera menikmati hunian layak melalui program rumah subsidi.(MM-9)
