AMBON, MM.— Maraknya kasus tawuran antar-pelajar di Kota Ambon memicu keprihatinan serius pemerintah daerah. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak sekolah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghentikan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balai Kota Ambon, Senin (4/5/2026). Dalam arahannya, Wali Kota menilai fenomena tawuran yang melibatkan siswa usia 12 hingga 15 tahun merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda.
“Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia maju jika di sekolah masih terjadi tawuran? Anak-anak seusia itu sudah terlibat kekerasan, ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang terlibat pelanggaran berat. Ia bahkan menyatakan bahwa siswa yang tidak lagi dapat dibina dipersilakan untuk dikembalikan kepada orang tua.
“Jika sudah tidak bisa dididik dan terus melakukan kekerasan, sekolah tidak perlu ragu. Kembalikan kepada orang tua untuk dibina lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah kota menetapkan tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh kepala sekolah sebagai upaya pencegahan. Pertama, menggelar pertemuan khusus dengan orang tua murid guna membangun sinergi pengawasan. Kedua, memberikan imbauan dan pembinaan kepada siswa setiap hari sebelum kegiatan belajar dimulai. Ketiga, mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk video sebagai laporan evaluasi.
Wali Kota juga menyoroti tingginya angka kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan verbal yang masih kerap terjadi. Ia menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman untuk pembentukan karakter, bukan tempat terjadinya konflik dan kekerasan.
“Sekolah harus menjadi tempat yang mendidik, membentuk karakter, dan melindungi siswa. Bukan justru menjadi arena pertarungan,” katanya.
Momentum Hari Pendidikan Nasional, menurutnya, harus dimanfaatkan sebagai titik refleksi bersama untuk membenahi sistem pendidikan, khususnya dalam hal pembinaan karakter dan pengawasan siswa.
Ia pun menutup dengan penegasan bahwa pemerintah daerah menuntut langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Ini peringatan keras bagi kita semua. Saya ingin melihat bukti bahwa sekolah-sekolah di Ambon bebas dari tawuran dan perundungan,” tandasnya.(MM-10)
