AMBON,MM. – Maluku bersiap menyambut momen bersejarah setelah peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pengembangan Blok Masela dijadwalkan berlangsung pada awal Mei mendatang. Kepastian agenda besar itu menjadi sinyal kuat bahwa proyek energi strategis nasional yang telah lama dinantikan akhirnya memasuki fase nyata.
Kabar tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa usai menerima kunjungan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung di Ambon, Senin (27/4).
Dalam pertemuan tertutup itu, salah satu pembahasan utama menyangkut kesiapan pelaksanaan groundbreaking Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Tadi pagi saya berkesempatan bertemu Wakil Menteri ESDM dan beliau datang membawa kabar gembira kepada kita di Maluku, memastikan groundbreaking akan dilakukan awal Mei nanti,” ujar Gubernur.
Menurut Hendrik, pemerintah daerah kini bergerak cepat menyiapkan seluruh kebutuhan pendukung agar agenda tersebut berjalan lancar. Salah satunya dengan meminta Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) menuntaskan persoalan lahan yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek.
Tim terpadu disebut telah turun melakukan identifikasi lapangan untuk meminimalisir hambatan, terutama menyangkut lahan seluas 662 hektare yang akan dipakai untuk kebutuhan proyek bernilai sekitar Rp350 triliun tersebut.
Gubernur juga menegaskan bahwa hak-hak masyarakat yang selama ini mengelola lahan secara turun-temurun harus diperhatikan secara adil melalui kompensasi yang layak.
“Kalau dipakai untuk kepentingan strategis nasional maka harus dengan kompensasi yang wajar,” tegasnya.
Ia mengaku telah menyampaikan langsung hal itu kepada Wamen ESDM, termasuk kepada pihak INPEX selaku kontraktor pengelola Blok Masela, agar persoalan ganti rugi tidak menjadi penghambat investasi besar tersebut.
“Investasi proyek ini sangat besar. Jangan sampai soal kompensasi kepada masyarakat menjadi penghambat. Karena itu saya minta kompensasi harus memenuhi rasa kepuasan masyarakat di sana,” tandas Hendrik.
Menurutnya, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku memiliki visi yang sama, yakni memastikan kepentingan negara, investor, dan masyarakat lokal berjalan beriringan.
“Kita doakan saja supaya proses ini berjalan lancar,” pungkas orang nomor satu di Maluku itu. (MM-9)
