AMBON, MM. – Pemerintah Kota Ambon secara resmi menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang tidak sah, yang melibatkan 45 ASN di lingkungan pemerintah kota. Surat tersebut dikirim pada 10 November 2026 melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisutta, menegaskan langkah ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kewibawaan administrasi negara dan melindungi keuangan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah. Setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketertiban, keterbukaan, dan integritas adalah pondasi yang terus kami jaga,” ujarnya.
Dalam dokumen yang diserahkan, terdapat tiga hal utama yang diminta untuk diperiksa, yaitu : Keaslian dan kewenangan penerbitan SK, Siapa yang menerbitkan dan apakah berwenang menerbitkannya. Kerugian keuangan daerah, berapa nilai kerugian yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya. Selain itu, identitas pihak yang terlibat, yang diduga bukan berstatus ASN di lingkungan Pemkot Ambon.
Saat ini, surat laporan sudah diterima pihak kepolisian dan sedang menunggu disposisi untuk diproses di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pemerintah Kota Ambon menyatakan menghormati sepenuhnya kewenangan dan independensi penegak hukum.
“Kami serahkan proses pemeriksaan kepada pihak berwenang. Praduga tak bersalah tetap kami junjung tinggi. Mari kita jaga informasi agar akurat dan tidak mendahului proses hukum yang sedang berjalan,” pesan Toisutta.
Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara terbuka dan terverifikasi oleh Pemkot Ambon.(MM10)















