Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DaerahHeadline

Risiko Bencana Maluku Meningkat, Kerja Sama Australia Didorong Lebih Konkret

4
×

Risiko Bencana Maluku Meningkat, Kerja Sama Australia Didorong Lebih Konkret

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

AMBON,MM. – Meningkatnya risiko bencana di Maluku mendorong pemerintah daerah memperkuat kapasitas penanggulangan melalui kerja sama internasional. Pemerintah Provinsi Maluku pun membuka peluang kolaborasi lebih konkret dengan Pemerintah Australia, terutama dalam mitigasi bencana, manajemen risiko iklim, dan bantuan kemanusiaan.

 

Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia-Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026). Dihadiri First Secretary Kedutaan Besar Australia, Mr. Jacqui Lord, Humanitarian Program Manager-Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Henry Pirade, Partnership & Design Adviser, Tanya McQueen, Disaster Risk Management Expert, Avianto Amri, Asisten I Sekretariat Daerah Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

 

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

 

Gubernur Hendrik mengungkapkan, Maluku masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku meningkat dari 161,50 pada 2024 menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin.

 

Menurutnya, peningkatan risiko tersebut berkaitan dengan tiga aspek utama, yakni ancaman bencana, kerentanan masyarakat dan wilayah, serta kapasitas daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana.

 

Dari ketiga aspek itu, penguatan kapasitas daerah menjadi kebutuhan mendesak karena ancaman dan kerentanan merupakan faktor yang relatif sulit diintervensi.

 

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkap Hendrik.

 

Ia menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik alam Maluku menghadirkan tantangan kebencanaan yang kompleks. Secara historis, sekitar 40 persen kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia pada periode 1600-2000 berpusat di wilayah Maluku.

 

Selain ancaman gempa bumi dan tsunami, Maluku juga memiliki sejumlah gunung api aktif serta menghadapi peningkatan ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

 

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022-2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah ini.

 

Tantangan lainnya meliputi karakteristik wilayah kepulauan, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan pada BPBD kabupaten/kota, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

 

Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku juga menghadapi kekeringan yang diikuti kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten/kota. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino dan berpotensi semakin diperparah oleh aktivitas manusia.

 

Karena itu, Hendrik berharap kerja sama dengan Australia tidak berhenti pada pertemuan dan pertukaran gagasan, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang konkret dan berkelanjutan.

 

Dukungan tersebut diharapkan mencakup penguatan manajemen risiko bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, hingga penanganan bantuan kemanusiaan.

 

Menurut Hendrik, posisi geografis Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia melalui wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru juga menjadi potensi strategis untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi kedua negara.

 

“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action atau aksi antisipatif, serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

 

Pendekatan tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi ancaman, mengurangi dampak, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

 

Melalui penjajakan kerja sama ini, Pemprov Maluku berharap dukungan Pemerintah Australia dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses dan jangkauan pelayanan.(MM-9)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *