Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
AmboinaHeadline

Evans Alfons Tantang Camat Nusaniwe Buka Dasar Hukum 20 Dusun Dati

5
×

Evans Alfons Tantang Camat Nusaniwe Buka Dasar Hukum 20 Dusun Dati

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

AMBON, MM. – Persoalan tanah adat di Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kembali memanas. Evans Reynold Alfons, ahli waris almarhum Jacobus Abner Alfons yang merupakan keturunan Jozias Alfons, secara terbuka menantang Camat Nusaniwe, Niel A. Wattimena, untuk menjelaskan dasar hukum dan dokumen yang digunakan dalam memberikan keterangan terkait hak keluarga Alfons atas tanah dati.

 

Evans menilai, pernyataan pejabat pemerintahan mengenai riwayat dan cakupan hak tanah adat tidak boleh dibangun berdasarkan kesimpulan sepihak, terlebih ketika terdapat dokumen sejarah dan putusan pengadilan yang menurutnya berkaitan dengan 20 dusun dati keluarga Jozias Alfons.

 

Sorotan tersebut mencuat menyusul catatan tertanggal 28 Oktober 2026 yang memuat sejumlah persyaratan administrasi pertanahan, mulai dari bukti kepemilikan asli dan fotokopi, kartu tanda penduduk (KTP), bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga keterangan mengenai letak tanah dan surat pelepasan. Evans mempertanyakan siapa yang menerbitkan catatan tersebut, apa dasar hukum persyaratannya, serta bagaimana dokumen itu digunakan dalam proses pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Nusaniwe.

 

Camat Diminta Buka Dokumen, Bukan Membuat Kesimpulan Evans juga mempersoalkan informasi mengenai pernyataan Camat Nusaniwe dalam pertemuan bersama para ketua RT dan RW di Kelurahan Kudamati pada 22 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, Camat disebut menyatakan bahwa keluarga Alfons hanya mempunyai hak atas Dusun Dati Katekate.

 

Pernyataan tersebut dinilai perlu diklarifikasi karena menyangkut sejarah dan cakupan hak waris yang masih dipertahankan keluarga Alfons. “Saya ingin bertanya kepada Camat Nusaniwe, apakah Saudara telah mempelajari secara menyeluruh Register Dati Tahun 1814, Kutipan Register Dati Tahun 1923, Surat Pengakuan Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 3 Maret 1976, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan 20 dusun dati Jozias Alfons? Jika belum, atas dasar apa Saudara menyimpulkan keluarga kami hanya memiliki Dati Katekate?” tegas Evans dalam rilisnya, kemarin.

 

Menurutnya, persoalan tanah dati keluarga Alfons bukan perkara baru. Riwayat sengketanya telah berlangsung melalui berbagai proses hukum sejak 1978. Karena itu, setiap pernyataan mengenai cakupan hak atas tanah harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen sejarah, riwayat kepemilikan, objek tanah, serta putusan pengadilan yang relevan. Ingatkan Batas Kewenangan Camat Evans mengingatkan bahwa kewenangan camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk memutus sengketa kepemilikan tanah. Menurutnya, pelayanan administrasi pemerintahan harus dibedakan dari kewenangan lembaga peradilan dalam menentukan hak keperdataan para pihak.

 

“Camat bukan hakim dan kantor kecamatan bukan pengadilan. Jika terdapat sengketa hak kepemilikan, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum yang berwenang. Jangan sampai pelayanan administrasi digunakan untuk membuat kesimpulan yang merugikan salah satu pihak,” ujarnya. Ia menegaskan tidak keberatan apabila pemerintah meminta kelengkapan dokumen sebagai bagian dari prosedur administrasi.

 

Namun, persyaratan tersebut harus memiliki dasar hukum, diterapkan secara konsisten, dan tidak menjadi instrumen untuk membatasi hak masyarakat secara sepihak. Catatan 28 Oktober Dipertanyakan Secara khusus, Evans meminta Camat Nusaniwe menjelaskan substansi catatan persyaratan tertanggal 28 Oktober 2026.

 

Ada tiga hal yang menjadi sorotannya. Pertama, jenis bukti kepemilikan yang diwajibkan beserta dasar hukum permintaannya. Kedua, alasan permintaan bukti pelunasan PBB dan kedudukannya dalam proses administrasi pertanahan yang sedang berjalan. Ketiga, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian antara letak tanah dan surat pelepasan, pemerintah harus menjelaskan dokumen yang dimaksud, lokasi objek, batas-batas tanah, serta hasil pemeriksaan yang menjadi dasar penilaian. Evans menilai, catatan administratif tidak boleh berubah menjadi kesimpulan mengenai sah atau tidaknya hak kepemilikan tanpa pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Kalau memang ada kekurangan dokumen, jelaskan secara tertulis. Kalau ada perbedaan lokasi, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Kami siap membuktikan apa yang menjadi dasar klaim keluarga kami. Tetapi jangan sampai kesimpulan dibuat terlebih dahulu sebelum dokumen diperiksa,” tegasnya. Wali Kota Ambon Diminta Turun Tangan Persoalan ini turut mendorong Evans meminta Wali Kota Ambon melakukan evaluasi terhadap pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Nusaniwe.

 

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik. Menurut Evans, apabila terdapat dugaan penolakan pelayanan tanpa dasar hukum yang jelas atau perlakuan berbeda terhadap masyarakat, persoalan tersebut patut diperiksa melalui mekanisme pengawasan administratif.

 

“Saya meminta Wali Kota Ambon mengevaluasi persoalan ini secara objektif. Pejabat pemerintahan harus menjadi pelayan masyarakat, bukan pihak yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sengketa kepemilikan tanah,” katanya.

 

Ia juga meminta Inspektorat Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar pelayanan pemerintahan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. 20 Dusun Dati Diklaim Memiliki Jejak Sejarah Bagi Evans, perjuangan mempertahankan hak waris keluarga Alfons tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sejarah dan warisan leluhur. Ia kembali menegaskan pentingnya memeriksa Register Dati Tahun 1814, Kutipan Register Dati Tahun 1923, serta Surat Pengakuan Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 3 Maret 1976 sebagai bagian dari dokumen yang menurutnya menjelaskan riwayat hak keluarga Jozias Alfons.

 

Seluruh putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan tersebut juga diminta dihormati sesuai isi amar putusan dan akibat hukum masing-masing. Evans menyatakan siap menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada Camat Nusaniwe dengan tembusan kepada Wali Kota Ambon, Inspektorat Kota Ambon, dan DPRD Kota Ambon.

 

“Saya tidak meminta perlakuan istimewa. Saya hanya meminta kepastian hukum dan pelayanan yang adil. Kalau pemerintah merasa mempunyai dasar yang berbeda, mari kita buka dokumen dan periksa bersama secara objektif. Jangan sampai hak masyarakat ditentukan berdasarkan pendapat pribadi seorang pejabat,” tandasnya.

 

Ia menegaskan, tanah adat bukan sekadar persoalan luas wilayah maupun nilai ekonomi. Di dalamnya terdapat sejarah, hak waris, dan tanggung jawab antargenerasi. “Siapa pun yang menjalankan jabatan pemerintahan harus menghormati proses hukum serta tidak mengabaikan bukti-bukti yang diajukan masyarakat,” tutup Evans. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Camat Nusaniwe maupun pihak terkait guna menjamin pemberitaan yang berimbang. (MM-3)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *