AMBON, MM. – Tekanan harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku mulai mereda pada Juli 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat daerah ini mengalami deflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (month-to-month/m-to-m), menandakan terjadinya penurunan rata-rata harga sejumlah komoditas dibandingkan bulan sebelumnya.
Meski demikian, secara tahunan laju inflasi Maluku masih berada pada level yang terkendali. Hingga Juli 2026, inflasi year on year (y-on-y) tercatat 2,75 persen, sementara inflasi year to date (y-to-d) mencapai 2,08 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, saat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Kantor BPS Provinsi Maluku, Senin (3/8/2026).
Menurut Maritje, deflasi bulanan menunjukkan adanya penurunan tekanan harga di tingkat konsumen setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi sinyal positif terhadap stabilitas harga di pasar, terutama bagi daya beli masyarakat.
“Pada Juli 2026, Provinsi Maluku mengalami deflasi month to month sebesar 0,75 persen. Sementara inflasi year to date tercatat 2,08 persen dan inflasi year on year sebesar 2,75 persen,” jelasnya.
Meski terjadi deflasi secara bulanan, perkembangan harga dalam satu tahun terakhir masih menunjukkan tren kenaikan. BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Juli 2026 mencapai 113,13.
Secara wilayah, Kota Tual menjadi daerah dengan inflasi tahunan tertinggi di Maluku, yakni 3,55 persen dengan IHK sebesar 116,00. Sementara inflasi tahunan terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, yakni 2,27 persen dengan IHK sebesar 111,81.
BPS menjelaskan, inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 11,66 persen, mencerminkan masih tingginya biaya mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain transportasi, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 7,50 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,76 persen, pendidikan sebesar 3,27 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,74 persen.
Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 2,06 persen, diikuti kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,74 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,29 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,92 persen, serta makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 persen.
Di sisi lain, hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga secara tahunan, yakni kelompok pakaian dan alas kaki yang mencatat deflasi sebesar 2,90 persen.
Secara ekonomi, kondisi deflasi bulanan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, BPS menilai perkembangan inflasi tahunan tetap perlu menjadi perhatian karena sejumlah sektor jasa, transportasi, dan kesehatan masih mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.
Stabilitas harga di Maluku ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi barang antarwilayah, ketersediaan pasokan pangan, serta pengendalian harga melalui sinergi pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dengan inflasi tahunan yang masih berada dalam kisaran sasaran nasional, kondisi ini dinilai mencerminkan bahwa perekonomian Maluku tetap berada pada jalur yang relatif stabil meski menghadapi tantangan biaya logistik sebagai daerah kepulauan.(MM-3)
