AMBON,MM – Manipa merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Keberadaannya hanya dapat di jangkau dengan menggunakan transportasi laut.
Namun transportasi laut yang tidak memadai, mengharuskan masyarakat bepergian ke Ambon dan Namlea harus menggunakan speedboat milik usaha pribadi, untuk mengangkut orang maupun barang.
Walaupun sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan. Masyarakat harus menggunakan speedboat sebagai transportasi laut yang hanya ada di Kecamatan Kepulauan Manipa. Seperti kejadian Spead “Dua Nona” yang menelan delapan korban jiwa, dan kejadian serupa 15 tahun menewaskan Camat ke dua di Manipa besarta beberapa orang lainnya.
Hal lain yang membutuhkan perhatian serius adalah alan lingkar Manipa, yang selama ini luput dari perhatian pemerintah Kabupaten. Bahkan selama puluhan tahun jalan yang masih berstatus Kabupaten ini tidak pernah diaspal, padahal telah dilakukan penggusuran. Kondisi yang terjadi tentu berdampak terhadap masyarakat, terutama untuk pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil alam yang merupakan penyangga hidup ekonomi masyarakat.
Persoalan yang dialami masyarakat di Manipa dituangkan dalam tiga tuntutan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa dan Forum Silahturahmi Basudara Manipa (HMPMFSBM) yang melakukan aksi demo di kantor DPRD Maluku, Senin (13/01/2025).
Ketiga tuntutan dimaksud, yaitu mendesak Pemerintah dan DPRD Maluku memperhatikan akses transportasi laut ke Kecamatan Kepulauan Manipa, pengadaan dermaga fery dan optimalisasi pelabuhan laut Manipa yang kelihatan terbengkalai. Mendesak dan meminta untuk jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dapat dinaikan status dari Kabupaten menjadi status jalan. Hal demikian karena selama ini, jalan lingkar Kecamatan Manipa tidak pernah terealisasi dengan baik.
Meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberikan perhatian serius kepada keluarga korban tenggelamnya speedbot di laut Kecamatan Manipa pada 9 Januari 2025 lalu. Aksi puluhan pendemo yang dikoordinir Wandiri Makassar, Rama Keliangan dan Hasan Pellu direspon dengan pertemuan di ruang Komisi I DPRD.
Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I DPRD Fauzan Rahawarin, anggota Komisi III Jhon Leipeny dan anggota Komisi II Ismail Marasabessy. Wakil Ketua FSBM Usman Warang pada kesempatan itu, minta agar DPRD Maluku terutama dapil Kabupaten Seram Bagian Barat agar bisa melihat persoalan yang terjadi di Manipa saat ini, terutama untuk ketersediaan tranportasi laut yang layak di daerah itu. Menurutnya Manipa juga perlu diperhatikan karena bagian dari Provinsi dan Maluku.
“Sejak kejadian kecelakaan Speed Boat di Manipa sampai saat ini apa langkah yang sudah dilakukan DPRD, terutama dapil SBB. Kami juga bagian dari masyarakat Maluku dan SBB. Jangan di anak tirikan,” tegas Usman. Pengurus FSBM lainnya Syarhil Salamena juga tegaskan, bahwa saatnya status jalan lingkar Manipa dari Kabupaten harus dinaikkan ke Provinsi. Ini pelru karena puluhan tahun jalan digusur tetapi tidak diaspal. Ini yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat.
“Kami minta naikan status jalan Manipa dari Kabupaten ke Provinsi. Kalau hanya tetep di Kabupaten. Maka jalan ini selamanya tidak mendapat perhatian untuk diaspal. Kendala jalan juga berdampak pada arus penumpang yang kurang, ketika ada jadwal kapal fery tujuan Manipa Ambon maupun Namlea,” tegas Salamena.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Jhon Leipeny yang membidangi infrastruktur mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Silaturahmi Basudara Manipa dan HMPM terkait pembangunan jalan dan transportasi laut di Manipa. Menurutnya tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD, untuk selanjutnya diperjuangkan dan dibicarakan dengan pemerintah daerah.
“Tuntutan yang disampaikan sangat penting sekali agar menjadi catatan dan pegangan DPRD, untuk nanti dibicarakan dengan Pemda Provinsi maupun saat penyampaian aspirasi di Kementerian bahwa ada permintaan masyarakat Manipa seperti ini,” pungkasnya.(MM-9)
