AMBON,MM. — Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku kembali menjadi perhatian publik. Di tengah polemik utang daerah yang terus membesar dan ruang fiskal pemerintah yang disebut semakin sempit, sorotan kini mengarah kepada Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Rudi Waras Ardianto.
Perhatian masyarakat muncul setelah publik menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rudi Waras Ardianto tahun 2024. Dalam dokumen tersebut, tercatat total penerimaan dari pekerjaan mencapai Rp335 juta.
Dari jumlah itu, sebesar Rp215 juta berasal dari gaji dan tunjangan, sementara Rp120 juta lainnya tercatat sebagai honorarium.
Besarnya nilai honorarium tersebut memantik pertanyaan publik, terutama karena muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mendapat tekanan akibat meningkatnya kewajiban pembayaran pemerintah daerah.
Publik menilai besaran honorarium tersebut cukup signifikan karena nilainya mencapai lebih dari separuh total gaji dan tunjangan resmi yang diterima dalam satu tahun anggaran.
“Honorarium biasanya dipahami sebagai tambahan penghasilan. Tetapi ketika nilainya hampir mendekati penghasilan utama dari gaji dan tunjangan, maka wajar jika publik mulai bertanya,” ujar salah satu sumber yang enggan namanya dipublikasikan, Minggu (17/5/2026).
Kontras di Tengah Krisis Fiskal
Sorotan terhadap tambahan penghasilan pejabat pengelola keuangan daerah itu muncul bersamaan dengan meningkatnya pembahasan publik mengenai kondisi kas Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan utang daerah kembali menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai kewajiban pemerintah yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Utang daerah tahun 2024 disebut diperkirakan mencapai Rp453 miliar. Bahkan pada tahun 2025 kembali muncul informasi mengenai tambahan kewajiban baru yang nilainya disebut lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengendalian belanja daerah, prioritas penggunaan anggaran, serta tata kelola fiskal pemerintah daerah secara keseluruhan.
Di tengah tekanan tersebut, keberadaan honorarium ratusan juta rupiah yang diterima pejabat pengelola keuangan dianggap menghadirkan kontras yang tajam di mata masyarakat.
Pasalnya, pada saat pemerintah berbicara mengenai efisiensi anggaran dan keterbatasan kas daerah, sejumlah kontraktor disebut masih menunggu pembayaran pekerjaan, sementara beban kewajiban daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.
Posisi Strategis Pengelola Keuangan
Sebagai Plt Kepala BPKAD Maluku, Rudi Waras Ardianto dinilai memegang peran strategis dalam pengelolaan kas daerah, pengendalian arus belanja pemerintah, hingga pembayaran berbagai kewajiban daerah.
Karena itu, sorotan terhadap dirinya dianggap tidak dapat dipisahkan dari kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Maluku saat ini.
Publik mulai mempertanyakan sumber honorarium tersebut, kegiatan apa saja yang mendasari pemberiannya, serta apakah tambahan penghasilan dalam jumlah besar masih relevan diberikan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti transparansi mekanisme pemberian honorarium di lingkup pemerintahan daerah, terutama pada sektor pengelolaan keuangan.
Tidak hanya soal honorarium, perhatian publik juga mengarah pada status penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melekat pada jabatan Plt Kepala BPKAD Maluku.
Hingga kini, status BKO tersebut dinilai belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Di tengah kondisi fiskal yang sedang sulit, masyarakat menilai keterbukaan mengenai kewenangan, penugasan, hingga mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting.
Publik menilai transparansi diperlukan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perbedaan Data Utang Daerah
Sorotan terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin menguat karena muncul perbedaan data mengenai jumlah utang Pemerintah Provinsi Maluku.
Pada satu sisi disebut berkisar Rp70 miliar, sementara data lain menyebut mencapai Rp115 miliar untuk periode yang sama.
Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai validitas administrasi keuangan daerah dan sinkronisasi laporan antarinstansi pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga mulai mempertanyakan penyebab utama terus munculnya utang pada setiap akhir tahun anggaran.
Apakah kondisi tersebut dipicu keterlambatan pencairan melalui sistem administrasi di penghujung tahun, atau justru karena kemampuan kas daerah memang tidak lagi mampu menutupi seluruh kewajiban pemerintah.
Kekhawatiran Pinjaman Baru
Di tengah tekanan fiskal yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi Maluku diketahui tengah menyiapkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Namun rencana tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Publik khawatir pinjaman tersebut nantinya tidak sepenuhnya digunakan untuk program pembangunan baru, melainkan hanya dipakai menutup kewajiban lama yang belum terselesaikan.
Jika kondisi itu terjadi, maka beban fiskal daerah dikhawatirkan akan semakin berat dan ruang pembangunan berpotensi terus tersandera oleh utang masa lalu.
Kini masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Sadali Ie dan Plt Kepala BPKAD Maluku Rudi Waras Ardianto, terkait status penugasan BKO, mekanisme pemberian honorarium, hingga kondisi riil utang daerah yang terus menjadi sorotan publik.
Sebab yang dipertaruhkan saat ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, sensitivitas, dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku.(MM-9)
