AMBON, MM. — Stabilitas harga di Provinsi Maluku pada April 2026 tetap terjaga dalam koridor sasaran nasional, meskipun dinamika sektoral masih menunjukkan tekanan dari sejumlah komoditas dan biaya transportasi.
Berdasarkan rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, wilayah ini kembali mencatat deflasi sebesar 0,17 persen (month to month/mtm). Angka ini lebih landai dibandingkan deflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,75 persen (mtm), menandakan mulai tertahannya tren penurunan harga di beberapa komoditas utama.
Secara spasial, deflasi terbesar disumbang oleh Kabupaten Maluku Tengah dengan capaian 1,96 persen (mtm). Namun, tekanan deflasi tersebut tertahan oleh inflasi di Kota Ambon sebesar 0,92 persen (mtm) dan Kota Tual sebesar 0,64 persen (mtm), yang mencerminkan adanya perbedaan dinamika harga antarwilayah.
Dalam perspektif tahunan, inflasi Maluku tercatat sebesar 3,13 persen (year on year/yoy). Capaian ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 2,42 persen (yoy).
Dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,40 persen (yoy), tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian harga.
Secara sektoral, deflasi pada April 2026 terutama dipicu oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,61 persen (mtm), serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,05 persen (mtm).
Penurunan harga komoditas perikanan menjadi faktor dominan, khususnya ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang yang masing-masing memberikan andil deflasi signifikan.
Kondisi ini tidak terlepas dari faktor cuaca dan meteorologi maritim yang relatif kondusif, sehingga mendorong peningkatan hasil tangkapan nelayan dan memperkuat pasokan di pasar.
Selain itu, penurunan harga emas di pasar global turut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Namun demikian, tekanan inflasi tetap muncul dari sektor transportasi. Kenaikan harga avtur yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 berdampak langsung pada penyesuaian tarif angkutan udara, sehingga menahan laju deflasi agar tidak lebih dalam.
Mengantisipasi dinamika tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah strategis melalui berbagai program, termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Upaya pengendalian inflasi ke depan difokuskan pada penguatan empat pilar utama (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah konkret telah dan akan terus dilakukan sepanjang 2026, antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah, peningkatan penyerapan beras petani hingga target 5.000 ton seiring peningkatan luas tanam padi yang mencapai 84,47 persen hingga April 2026, serta penguatan produksi pangan lokal melalui panen bawang merah di Kota Tual dan panen jagung di Kabupaten Maluku Tengah.
Selain itu, pemantauan intensif terhadap stok dan harga kebutuhan pokok di tingkat distributor juga terus dilakukan guna memastikan stabilitas pasokan dan mencegah gejolak harga.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, stabilitas inflasi Maluku diharapkan tetap terjaga, sekaligus mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(MM-3)
