AMBON,MM.— Proyek energi raksasa nasional di Maluku akhirnya memasuki fase penentuan. Pemerintah memastikan peletakan batu pertama pengembangan Blok Masela akan dilakukan pada awal Mei 2026, menandai dimulainya tahap konstruksi setelah bertahun-tahun berada dalam tarik-ulur kebijakan dan kesiapan teknis.
Kepastian ini disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, usai pertemuan dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, di Ambon.
“Ini momentum besar bagi Maluku. Groundbreaking awal Mei menjadi tanda bahwa proyek strategis ini benar-benar bergerak,” ujar Hendrik.
Namun di balik optimisme tersebut, pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan satu persoalan krusial: lahan dan dampak sosial. Setidaknya 662 hektare lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus dipastikan bersih dari sengketa sebelum proyek berjalan penuh.
Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) telah diterjunkan untuk melakukan identifikasi lapangan, terutama menyangkut kepemilikan lahan masyarakat adat yang selama ini dikelola secara turun-temurun.
Gubernur menegaskan, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari nilai investasinya yang mencapai sekitar Rp350 triliun, tetapi juga dari sejauh mana keadilan bagi masyarakat lokal dapat diwujudkan.
“Kalau ini untuk kepentingan strategis nasional, maka hak masyarakat harus dibayar dengan kompensasi yang layak dan memuaskan,” tegasnya.
Pesan tersebut juga disampaikan langsung kepada pihak INPEX sebagai operator proyek, agar persoalan ganti rugi tidak menjadi batu sandungan yang berpotensi menunda agenda besar tersebut.
Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan stabilitas sosial.
Pengalaman proyek-proyek besar sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa konflik lahan dapat berujung pada keterlambatan bahkan kegagalan implementasi.
Masela sendiri diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung produksi gas nasional di masa depan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi kawasan timur Indonesia. Efek berganda dari proyek ini diharapkan menyentuh sektor tenaga kerja, infrastruktur, hingga pertumbuhan ekonomi regional.
Namun, tantangan tetap membayangi. Selain persoalan lahan, kesiapan infrastruktur pendukung dan kapasitas daerah dalam menyerap dampak ekonomi proyek juga menjadi perhatian.
Dengan waktu yang semakin sempit menuju awal Mei, seluruh pihak kini berada dalam tekanan untuk memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu momentum.
“Ini bukan hanya soal investasi besar, tetapi tentang bagaimana Maluku mengambil peran dalam peta energi nasional,” kata Hendrik.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, groundbreaking ini tidak sekadar seremoni, melainkan titik awal transformasi besar bagi Maluku, dari wilayah kaya sumber daya menjadi pusat pertumbuhan energi yang berdaya saing.(MM-9)
