AMBON, MM. – Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial dan perangkat elektronik oleh anak-anak, khususnya bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Hal tersebut disampaikannya pada Jumat (8/3/2026) saat menanggapi rencana kebijakan pembatasan penggunaan smartphone bagi anak yang digagas oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, konsep yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait merupakan langkah positif untuk membatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial dan smartphone yang tidak terpantau dengan baik.
“Ini konsep yang sangat luar biasa untuk membatasi ruang gerak anak-anak dalam penggunaan smartphone, karena banyak hal negatif yang bisa muncul jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua – mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia hingga risiko kecanduan dan gangguan perkembangan,” ujar Ely.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon siap sepenuhnya menindaklanjuti kebijakan tersebut segera setelah disampaikan secara resmi oleh pemerintah pusat, termasuk melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyusunan langkah pendukung sesuai kondisi lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Ely juga menyoroti upaya pemerintah kota dalam mendorong transformasi digital ekonomi melalui penerapan sistem pembayaran digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Ambon menuju kota pintar (smart city) dan ekonomi berbasis digital yang inklusif.
“Penggunaan pembayaran digital sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh banyak pelaku UMKM, terutama saat kegiatan pameran dan berbagai acara besar yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon. Respons dari pelaku usaha dan masyarakat cukup positif, karena memudahkan transaksi dan mengikuti perkembangan zaman,” jelasnya.
Ely menyampaikan harapannya agar seluruh pelaku UMKM di kota ini dapat mengadopsi sistem pembayaran digital sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang sedang dibangun. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga berencana memperluas penerapan metode tersebut di sejumlah Ruang Terbuka Publik (RTP) strategis, seperti kawasan Wainitu, Mahusu, dan Arsalobar, dengan memberikan bimbingan teknis dan dukungan infrastruktur bagi pelaku UMKM yang belum memanfaatkan layanan digital.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang tertinggal dalam perjalanan menuju ekonomi digital. Melalui langkah ini, diharapkan UMKM lokal dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional mereka,” pungkasnya. (MM10)
