AMBON, MM. – Angka kemiskinan di Maluku menunjukkan perbaikan pada Maret 2026. Namun, di balik penurunan persentase kemiskinan secara provinsi, tersimpan persoalan ekonomi yang jauh lebih tajam: kemiskinan di wilayah perdesaan justru meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 14,91 persen. Angka tersebut turun 0,34 persen poin dibandingkan September 2025.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari periode sebelumnya. Pada Maret 2026 tercatat sebanyak 281,54 ribu orang, turun 5,32 ribu orang dibandingkan September 2025.
Data tersebut secara umum menunjukkan adanya perbaikan.Namun jika angka itu dibedah berdasarkan wilayah tempat tinggal, gambarnya tidak sepenuhnya menggembirakan.
Kemiskinan di perkotaan turun cukup signifikan, sementara kemiskinan di perdesaan justru bergerak naik. Data inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam membaca kondisi ekonomi Maluku.
Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapiamenyampaikan data tersebut dalam Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di ruang rapat BPS Maluku, pekan kemarin.
Menurut data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan turun dari 4,80 persen pada September 2025 menjadi 3,99 persen pada Maret 2026.
Penduduk miskin perkotaan berkurang sebanyak 6,67 ribu orang, dari 41,13 ribu orang pada September 2025 menjadi 34,46 ribu orang pada Maret 2026.
Tetapi kondisi berbeda terjadi di perdesaan. Persentase penduduk miskin perdesaan justru naik dari 24,01 persen menjadi 24,10 persen. Jumlah penduduk miskin perdesaan juga bertambah 1,35 ribu orang, dari 245,73 ribu orang menjadi 247,08 ribu orang.
Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan Maluku secara keseluruhan belum sepenuhnya menggambarkan perbaikan yang merata.
Mayoritas Warga Miskin di Desa
Dari angka tersebut terlihat jelas bahwa beban kemiskinan Maluku masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan.
Dari total 281,54 ribu penduduk miskin pada Maret 2026, sekitar 247,08 ribu orang berada di wilayah perdesaan.Artinya, sekitar 87,7 persen penduduk miskin Maluku berada di perdesaan.
Sementara penduduk miskin perkotaan berada di angka 34,46 ribu orang.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan Maluku bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi wilayah.
Desa yang seharusnya menjadi basis produksi pangan, perikanan, perkebunan dan berbagai sektor ekonomi masyarakat justru masih menjadi kantong terbesar kemiskinan.
Ironinya, ketika kemiskinan kota mengalami penurunan, tekanan kemiskinan di desa justru belum berhasil ditekan.
Tekanan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari perubahan Garis Kemiskinan.
BPS mencatat Garis Kemiskinan Maluku pada Maret 2026 mencapai Rp825.638 per kapita per bulan.
Dari jumlah tersebut, kebutuhan makanan menyumbang Rp604.190 atau 73,18 persen.
Sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan mencapai Rp221.448 atau 26,82 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pangan masih menjadi komponen terbesar dalam menentukan batas kemiskinan masyarakat Maluku.
Dengan porsi lebih dari 73 persen, daya beli terhadap kebutuhan makanan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan rumah tangga untuk bertahan di atas garis kemiskinan.
Ini juga menunjukkan bahwa setiap tekanan terhadap harga bahan pangan berpotensi langsung menekan kelompok masyarakat berpendapatan rendah
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan rumah tangga.
BPS mencatat rata-rata rumah tangga miskin di Maluku pada Maret 2026 memiliki 6,23 anggota rumah tangga.
Dengan jumlah anggota keluarga tersebut, Garis Kemiskinan rata-rata mencapai Rp5.143.725 per rumah tangga miskin per bulan.
Angka ini memberikan gambaran betapa beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga miskin dengan jumlah anggota keluarga besar.
Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya yang masuk dalam komponen penghitungan garis kemiskinan.
Dengan kata lain, ketika satu rumah tangga memiliki enam orang lebih, pendapatan yang terbatas harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.
Kesejahteraan Belum Merata
Penurunan angka kemiskinan secara provinsi tentu menjadi perkembangan positif. Namun data Maret 2026 memperlihatkan bahwa keberhasilan tersebut masih menghadapi persoalan distribusi.
Kota mencatat penurunan kemiskinan yang cukup besar, sedangkan desa justru mengalami peningkatan. Ini menjadi sinyal bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Maluku tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam.
Kondisi ekonomi masyarakat kota dan desa juga memiliki karakter berbeda. Di kota, sumber pendapatan masyarakat lebih banyak ditopang sektor perdagangan, jasa, industri, pemerintahan dan aktivitas ekonomi perkotaan.
Sementara masyarakat desa banyak bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sumber daya alam yang sangat rentan terhadap perubahan harga, musim, akses pasar serta biaya distribusi. Karena itu, kenaikan kemiskinan perdesaan perlu dibaca sebagai alarm bagi kebijakan ekonomi daerah.(MM-3)
