AMBON, MM. — Polemik tambang emas ilegal Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru, semakin memanas. Di tengah sorotan publik terhadap pemulangan 11 warga negara asing (WNA) asal China, Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, telah dimintai keterangan oleh tim Satuan Tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Satgas Ditjen Gakkum ESDM).
Namun menariknya, Sadali membantah dirinya diperiksa secara formal. Ia menyebut proses tersebut hanya sebatas wawancara terkait aktivitas pertambangan di Gunung Botak dan keberadaan 10 koperasi tambang yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Dong data untuk wawancara terkait Gunung Botak. Itu terkait aktivitas Gunung Botak, tentang 10 koperasi,” kata Sadali kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/5/2026).
Sadali juga mengaku dirinya dimintai keterangan bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Abdul Haris.
“Saya bersama Kepala Dinas ESDM,” ujarnya singkat.
Pernyataan Sadali muncul setelah sebelumnya beredar informasi bahwa tim Satgas Ditjen Gakkum ESDM meminta keterangan dari dirinya dan Kadis ESDM di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis (21/5/2026).
Sumber internal menyebut hal ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan pendalaman dugaan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, termasuk persoalan izin koperasi dan keterlibatan pihak asing dalam aktivitas pengolahan emas.
“Iya benar, mereka dari PPNS Kementerian ESDM yang lakukan pemeriksaan. Mereka pinjam ruangan untuk periksa Pak Sekda,” ungkap sumber media ini.
Kasus Gunung Botak sendiri kini berkembang menjadi isu besar setelah 11 WNA asal China lebih dulu dipulangkan pihak Imigrasi di tengah proses penyelidikan yang masih berjalan.
Langkah deportasi itu disebut memicu reaksi keras Satgas Ditjen Gakkum ESDM karena para WNA dipulangkan sebelum proses pendalaman dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas tambang ilegal selesai dilakukan.
“Yang jadi persoalan, saat kasus sedang ditangani, tiba-tiba WNA China sudah dipulangkan. Itu yang membuat mereka marah,” ujar sumber tersebut.
Informasi yang diperoleh menyebut terdapat total 24 WNA asal China yang berada di kawasan Gunung Botak. Sebanyak 11 orang dipulangkan karena terbukti melanggar izin tinggal, sementara 13 lainnya diserahkan kembali kepada perusahaan yang diduga mempekerjakan mereka.
Perusahaan yang kini ikut menjadi sorotan adalah PT Harmoni Alam Manise. Perusahaan tersebut diduga menjadi pihak yang memfasilitasi keberadaan para WNA dalam aktivitas pengolahan emas di kawasan tambang ilegal Gunung Botak.
Satgas Ditjen Gakkum ESDM dikabarkan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan tersebut guna mendalami dugaan keterlibatan dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Ada 24 orang. Sebelas sudah dipulangkan, sementara 13 diserahkan kembali ke pihak perusahaan. Perusahaan nanti juga akan diperiksa,” kata sumber.
Masuknya nama Sekda Maluku dan Kepala Dinas ESDM dalam proses pendalaman Satgas juga memunculkan spekulasi terkait kemungkinan adanya persoalan tata kelola dan perizinan pertambangan yang kini sedang ditelusuri pemerintah pusat.
Sumber menyebut pemeriksaan terhadap kedua pejabat daerah itu berkaitan dengan aspek legalitas aktivitas pertambangan serta keberadaan koperasi tambang yang selama ini beroperasi di kawasan Gunung Botak.
“Kalau Sekda dan Kadis ESDM tentu kaitannya dengan izin pertambangan. Itu persoalan besar,” katanya.
Terpisah, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Diky Oktavia, membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan tim dari Kementerian ESDM terhadap pejabat Pemprov Maluku tersebut.
“Itu masih puldata dari ESDM. Saya belum bertemu mereka soal arah pemeriksaannya ke mana, nanti diinformasikan kalau sudah ada hasil,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Kasus Gunung Botak kembali membuka tabir rumitnya persoalan tambang emas ilegal di Maluku yang selama bertahun-tahun menjadi pusat praktik penambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, hingga dugaan keterlibatan jaringan luar daerah dan asing.
Kini perhatian publik tertuju pada hubungan antara 10 koperasi tambang, keberadaan puluhan WNA China, dugaan lemahnya pengawasan pemerintah daerah, hingga kemungkinan adanya persoalan besar dalam tata kelola tambang di Gunung Botak.
Meski Sadali menyebut dirinya hanya “diwawancara”, pemeriksaan terhadap pejabat tertinggi birokrasi Maluku itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat sedang serius membongkar persoalan tambang ilegal Gunung Botak hingga ke akar-akarnya.(MM-9)
