AMBON, MM. – Pemerataan akses layanan keuangan hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar menjadi salah satu tantangan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan menuntut kebijakan inklusi keuangan yang tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Maluku dalam pembukaan Moluccas Financial Days 2026 yang dihadiri Gubernur Maluku, yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kasrul Selang, bersama perwakilan pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, pimpinan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta sejumlah asosiasi di Kota Ambon.
Dalam sambutannya, Kasrul menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas inklusi keuangan di seluruh wilayah Maluku.
Menurutnya, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan khusus agar masyarakat di pulau-pulau terluar, kawasan pesisir, hingga daerah dengan keterbatasan infrastruktur tetap memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses layanan keuangan formal.
Persoalan pemerataan akses keuangan, kata dia, tidak cukup hanya diukur dari tersedianya produk perbankan dan jasa keuangan. Lebih dari itu, diperlukan upaya membangun literasi masyarakat agar mampu memahami manfaat, risiko, serta menggunakan layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Melalui momentum Moluccas Financial Days 2026 ini, dengan semangat ‘Par Maluku Pung Bae’, saya mengajak kita semua menjadikan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 sebagai titik tolak untuk merajut masa depan Maluku yang lebih sejahtera melalui masyarakat yang cerdas, inklusif, dan bijak dalam mengelola keuangan,” ujar Kasrul.
Sementara itu, Wakil Ketua II Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menyambut baik pelaksanaan Moluccas Financial Days 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk mendekatkan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan melalui interaksi langsung yang terbuka, edukatif, dan inklusif.
Menurut Novita, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai berbagai produk dan layanan keuangan sebelum menentukan pilihan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat mengelola keuangan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat inklusi keuangan benar-benar diterjemahkan menjadi akses yang nyata bagi seluruh masyarakat Maluku, tanpa terkendala jarak geografis maupun keterbatasan infrastruktur.
Pemerataan layanan keuangan di wilayah kepulauan diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, memperkuat aktivitas usaha masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara lebih merata.
Sebab, pembangunan ekonomi Maluku tidak boleh hanya tumbuh di pusat-pusat kota. Masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.(MM-3)















