AMBON, MM. — Pemerintah Kota Ambon mulai menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) beras untuk bantuan pangan periode Juli–September 2026. Program ini ditempatkan bukan sekadar sebagai distribusi bantuan, tetapi sebagai instrumen menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan ekonomi rumah tangga.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena secara resmi membuka penyaluran CPP di Kompleks Pergudangan Perum Bulog Halong, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bodewin, bantuan pangan merupakan bentuk nyata kehadiran negara ketika masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Beras yang disalurkan diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima sehingga kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
“Bantuan ini bukan sekadar beras di atas meja makan, melainkan jaminan agar kebutuhan dasar terpenuhi dan daya beli warga tetap terjaga,” ujar Bodewin.
Bodewin menilai ketahanan pangan memiliki hubungan langsung dengan stabilitas sosial. Ketika kebutuhan pokok masyarakat aman, tekanan ekonomi rumah tangga dapat ditekan dan potensi gangguan sosial akibat persoalan kebutuhan dasar dapat diminimalkan.
“Ketersediaan pangan adalah fondasi stabilitas sosial sekaligus penggerak ekonomi. Kalau perut masyarakat terpenuhi, suasana pun damai dan kemajuan bisa berjalan lancar,” katanya.
Karena itu, Pemkot Ambon memastikan dukungan terhadap langkah Perum Bulog terus diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, aparat kewilayahan hingga perangkat negeri dan kelurahan.
Namun, tantangan program bantuan pangan bukan hanya memastikan beras tersedia di gudang. Persoalan yang jauh lebih krusial adalah memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang memang membutuhkan.
Bodewin menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima dan digitalisasi sistem bantuan sosial. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci untuk mencegah bantuan salah sasaran.
“Bantuan ini harus jatuh tepat ke tangan yang paling membutuhkan. Data yang akurat adalah kunci agar tidak ada yang terlewat, dan tidak ada yang tidak berhak menerimanya,” tegasnya.
Ujian Berikutnya Ada di Distribusi
Peluncuran CPP menjadi awal dari proses yang lebih panjang. Setelah bantuan dilepas dari gudang, pemerintah masih harus memastikan distribusinya berjalan lancar hingga ke tingkat penerima.
Pengawasan di lapangan menjadi penting agar tidak terjadi persoalan dalam pendataan maupun penyaluran. Dengan demikian, bantuan pangan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.
Bodewin berharap seluruh pihak menjaga sinergi selama periode penyaluran Juli–September 2026.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh seberapa besar beras yang tersimpan di gudang, melainkan seberapa banyak keluarga yang terbantu dan seberapa kuat daya beli masyarakat mampu dipertahankan.
Bagi Ambon, ketahanan pangan bukan hanya urusan konsumsi. Ia merupakan salah satu fondasi untuk menjaga stabilitas sosial, menggerakkan ekonomi dan memastikan masyarakat tetap memiliki daya tahan menghadapi tekanan ekonomi.(MM-10)
