AMBON, MM. – Pinjaman daerah yang semestinya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan berpotensi membuka celah penyimpangan apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengingatkan bahwa setiap rupiah dana pinjaman daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan proyek hingga pembayaran kewajiban melalui APBD.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP bertema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).
Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., Direktur Ambon Express Nasri Dumula, S.Sos., M.M., serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M.
Dalam paparannya, Resmen menegaskan bahwa pinjaman daerah bukan semata-mata persoalan memperoleh tambahan anggaran untuk membiayai pembangunan. Lebih dari itu, pinjaman merupakan kewajiban keuangan jangka panjang yang konsekuensinya harus ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat melalui struktur APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, besaran pinjaman tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan kebijakan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kemampuan membayar cicilan, manfaat proyek bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap ruang fiskal daerah.
Soroti Celah Penyimpangan Sejak Perencanaan
Resmen mengungkapkan, potensi kecurangan atau fraud dapat terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman daerah.
Pada tahap perencanaan, penyimpangan dapat berupa rekayasa kebutuhan, pembengkakan biaya, ketidaksiapan lahan, hingga penyusunan proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Sementara dalam proses persetujuan, celah penyimpangan dapat muncul melalui permintaan imbalan untuk mempercepat proses atau mengabaikan persyaratan yang seharusnya dipenuhi.
Risiko semakin besar pada tahap pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. Modus yang berpotensi terjadi antara lain pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume dan mutu pekerjaan, hingga pembuatan berita acara yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Dalam konteks tersebut, auditor bertugas menguji kesesuaian dokumen administrasi dengan fakta pelaksanaan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri perbuatan, keterlibatan, dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah indikator seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan merupakan tanda awal yang harus ditelusuri. Indikator tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Terlebih, Maluku memiliki karakteristik geografis kepulauan yang memengaruhi biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Pengiriman material, cuaca, keterbatasan akses, serta mobilisasi peralatan menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menilai kewajaran harga pekerjaan.
Namun, kondisi geografis tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai, sementara realisasi fisiknya tidak sesuai dengan ketentuan.
Bedakan Temuan Administrasi dan Kerugian Negara
Dalam aspek penegakan hukum, Resmen menekankan pentingnya membedakan potensi kerugian negara, temuan administratif, dan kerugian keuangan negara yang telah terbukti secara hukum.
Untuk perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Ia juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan perbuatan masing-masing individu. Jabatan seseorang tidak secara otomatis menjadikannya bertanggung jawab atas seluruh tindakan bawahannya. Sebaliknya, pihak yang mengendalikan suatu rekayasa tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban hanya karena tidak membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tertentu.
Menurutnya, setiap laporan atau temuan harus diproses melalui tahapan hukum yang berlaku, mulai dari penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan.
Masyarakat sebagai pelapor tidak dibebani kewajiban membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Pengumpulan dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hukum acara.
Masyarakat Berhak Mengawasi Penggunaan Pinjaman
Hal lain yang menjadi perhatian Resmen adalah hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana pinjaman daerah.
Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, kegiatan yang dibiayai, perkembangan pekerjaan, hingga mekanisme pembayaran kewajiban pemerintah daerah.
Masyarakat juga memiliki hak menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 43 Tahun 2018.
Ia mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi melalui saluran resmi, menyimpan bukti penerimaan laporan, serta memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, instansi penerima laporan juga berkewajiban melakukan pencatatan, meminta kelengkapan informasi apabila diperlukan, serta memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi dan kerahasiaan yang diatur undang-undang.
Resmen turut menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta koordinasi antara auditor dan aparat penegak hukum untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan.
Ia mengingatkan bahwa pendampingan hukum, reviu, maupun keterlibatan aparat dalam proses pengawasan bukanlah jaminan kekebalan hukum. Setiap pengelola kegiatan tetap bertanggung jawab atas keputusan, dokumen, dan laporan yang dibuat.
Menutup pemaparannya, Resmen menegaskan bahwa dana pinjaman daerah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap pinjaman terdapat kewajiban pembayaran, kepentingan publik, dan hak masyarakat untuk mengetahui ke mana uang tersebut digunakan.
“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” tegasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah, auditor, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam mengawal penggunaan pinjaman daerah.
Sebab, pembangunan yang dibiayai dengan utang tidak cukup hanya meninggalkan bangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sementara beban pembayarannya tidak berubah menjadi persoalan fiskal yang diwariskan kepada generasi berikutnya.(MM-3)
