AMBON, MM. – Inspektorat Kota Ambon mengungkap temuan mengejutkan dari hasil audit terbarunya. Sebanyak 45 ASN, yang sebagian besar bertugas di 20 sekolah di Kota Ambon, teridentifikasi menjadi korban penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang tidak sah.
Hasil pemeriksaan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026). Pemeriksaan sendiri berlangsung dalam kurun waktu 19 Oktober hingga 6 November 2026.
Dari audit yang dilakukan, terungkap bahwa para korban telah menyerahkan uang sebesar Rp74,7 juta kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat tersebut.
Selain kerugian yang dialami para ASN, praktik ini juga berdampak pada keuangan daerah. Penggunaan SK palsu sebagai dasar penyesuaian gaji menyebabkan kelebihan pembayaran yang sementara diperkirakan mencapai Rp24,6 juta.
Bodewin menjelaskan bahwa praktik penipuan ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan.
“Semuanya bermula dari pesan WhatsApp pada 7 November 2025. Seorang wanita kemudian mendatangi sekolah-sekolah, tampil berpenampilan layaknya pegawai negeri lengkap dengan seragam dan surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang ternyata tidak pernah diterbitkan oleh instansi mana pun.”
Wanita berinisial GOKS itu menawarkan bantuan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru. Agar lebih dipercaya, ia meminta nama pengguna, kata sandi, dan kode akses akun MyASN milik para guru. Akun-akun inilah yang kemudian digunakan untuk mengubah data kepegawaian secara tidak sah.
Pada April hingga Mei 2026, para guru mulai menerima SK yang dimaksud. Namun, keraguan mulai muncul ketika beberapa penerima menyadari tanda tangan pada dokumen tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.
“Surat tugas yang dibawa ternyata fiktif. Akses akun MyASN yang diberikan disalahgunakan. Dan SK yang diterima ternyata tidak memiliki dasar hukum apa pun,” tegas Wali Kota.
Pemerintah Kota Ambon kini terus menelusuri pihak-pihak yang terlibat sekaligus mengingatkan seluruh ASN agar tidak pernah menyerahkan data pribadi maupun akun resmi kepada pihak yang tidak berwenang.(MM10)
