AMBON, MM. — Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Gas Abadi Blok Masela memasuki fase yang menuntut bukan hanya kesiapan investasi dan teknologi, tetapi juga jaminan keamanan yang kuat di laut, pesisir, hingga ruang udara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Kolaborasi Keamanan untuk Menghadapi Tantangan Kemaritiman dan Ruang Udara pada PSN Lapangan Gas Abadi Blok Masela yang digelar di Hotel Ra Suites Simatupang, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., turut hadir dalam forum strategis yang mempertemukan unsur TNI, SKK Migas, Inpex Masela, pemerintah, serta pemangku kepentingan dan mitra kerja lainnya.
Forum ini menjadi penting karena Blok Masela bukan sekadar proyek investasi migas. Proyek tersebut merupakan bagian dari agenda strategis nasional di sektor energi yang memiliki konsekuensi luas terhadap ketahanan energi, aktivitas kemaritiman, perekonomian, dan pembangunan Maluku serta kawasan timur Indonesia.
Tantangan Keamanan Harus Diantisipasi Sejak Awal
Pengembangan fasilitas berskala besar di kawasan Blok Masela berpotensi meningkatkan intensitas aktivitas kapal, mobilisasi logistik, operasi fasilitas lepas pantai, hingga penggunaan ruang udara.
Karena itu, aspek keamanan tidak dapat ditempatkan sebagai persoalan tambahan setelah proyek berjalan. Pemetaan potensi ancaman, mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, serta respons terhadap keadaan darurat harus disiapkan sejak awal.
Lokakarya tersebut secara khusus membahas berbagai tantangan keamanan yang dapat muncul di wilayah laut, pesisir, maupun ruang udara. Pembahasan diarahkan untuk membangun pola koordinasi lintas institusi yang mampu merespons dinamika keamanan secara cepat dan terukur.
Sejumlah pejabat dari SKK Migas dan Inpex Masela turut memberikan paparan, di antaranya Deputi Dukungan Bisnis Eka Bhayu Setta, Deputi Eksploitasi Surya Widyantoro, Kepala Divisi Formalitas George N.M. Simanjuntak, VP SCM dan Acting VP Corporate Services Rudi Imran, Kepala UPPA Ardian Boegi Sjofarii, Kepala Departemen Sekuriti M. Indarto Wibowo, serta Kepala Pokja PPM Roy Widiarta.
Dari unsur TNI, materi disampaikan Pa Ka SKK Migas Bidang Kemaritiman Laksda TNI Retiono Kunto, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, Paban VI/Binkuat Sopsal Kolonel Laut (P) Awang Bawono, Panglima Kodau III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama Djojosugito, serta Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto.
Kodaeral IX Ambil Posisi Strategis
Kehadiran Dankodaeral IX menjadi relevan mengingat wilayah kerja Blok Masela berada dalam konteks geografis Maluku yang memiliki karakter kepulauan dengan wilayah laut sangat luas.
Dalam situasi tersebut, keamanan proyek tidak dapat hanya dilihat dari sisi pengamanan objek. Konektivitas laut, jalur logistik, keselamatan pelayaran, ruang udara, hingga potensi gangguan terhadap aktivitas proyek harus ditempatkan dalam satu kerangka pengamanan terpadu.
Sesi Focus Group Discussion (FGD) kemudian memperdalam sejumlah aspek teknis dan operasional pengamanan proyek.
Pada FGD GEP, diskusi menghadirkan Ketut Rony bersama Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Laksma TNI Liber Sihombing, dan Marsma TNI Agus Pramono.
FGD SURF menghadirkan Rakhman Dali bersama Priyo Dwi Saputro dan Ridha Aditya Nugraha. Sementara FGD FPSO menghadirkan Budi Prasodjo bersama perwakilan Pangkoarmada RI dan Ridha Aditya Nugraha.
Pembagian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan proyek membutuhkan pendekatan yang tidak parsial. Setiap fasilitas dan aktivitas memiliki karakteristik risiko berbeda sehingga membutuhkan koordinasi, prosedur, dan respons yang terukur.
Blok Masela dan Kepentingan Maluku
Blok Masela memiliki posisi strategis bagi Indonesia karena berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya gas dalam skala besar. Namun, bagi Maluku, proyek ini memiliki dimensi yang lebih luas.
Persoalannya bukan hanya bagaimana proyek dapat berjalan aman, tetapi juga bagaimana keberadaan proyek strategis tersebut mampu memberikan nilai tambah nyata bagi daerah dan masyarakat Maluku.
Karena itu, aspek keamanan idealnya berjalan beriringan dengan kepastian investasi, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat pesisir, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi daerah.
Keamanan yang kuat akan menciptakan kepastian bagi investasi. Sebaliknya, investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat akan memperkuat dukungan sosial terhadap keberlangsungan proyek.
Sinergi Jangan Berhenti di Ruang Lokakarya
Lokakarya tersebut menghasilkan pesan strategis bahwa pengamanan Blok Masela membutuhkan sinergi berkelanjutan antara TNI, SKK Migas, Inpex Masela, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan berhenti pada forum koordinasi.
Kesamaan persepsi harus diterjemahkan menjadi sistem kerja nyata di lapangan. Koordinasi harus memiliki mekanisme yang jelas, jalur komunikasi yang cepat, serta kemampuan respons terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan dan keadaan darurat.
Bagi Kodaeral IX, keterlibatan dalam forum tersebut sekaligus menegaskan posisi TNI AL dalam mendukung terciptanya keamanan maritim yang kondusif bagi pembangunan nasional di Maluku.
Dengan demikian, pengamanan Blok Masela bukan semata-mata urusan menjaga sebuah proyek energi. Di baliknya terdapat kepentingan ketahanan energi nasional, keamanan wilayah, investasi, dan masa depan ekonomi Maluku.
Karena itu, setiap potensi ancaman harus diantisipasi sebelum menjadi gangguan, dan setiap peluang pembangunan harus dikawal agar manfaat strategis Blok Masela benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat Maluku.
Blok Masela harus aman untuk investasi, aman bagi wilayah, dan memberi manfaat nyata bagi Maluku.(MM-3)
