AMBON, MM, — Polemik keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek LNG Abadi Blok Masela memasuki babak baru. Mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) turun ke jalan mempertanyakan akses masyarakat daerah terhadap ribuan peluang kerja yang diproyeksikan muncul dari proyek migas bernilai sekitar US$20,9 miliar tersebut.
Aksi Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD) di Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026), bahkan sempat memanas ketika Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa turun langsung menemui massa.
Di tengah tuntutan mahasiswa agar masyarakat MBD tidak disisihkan dari proyek strategis tersebut, muncul sorotan lebih keras dari DPRD Maluku. Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi menilai keterlibatan tenaga kerja lokal tidak semestinya berhenti pada angka 30 persen dan mendorong peningkatan secara bertahap hingga 60 persen.
“Artinya tahap demi tahap persentase tenaga kerja harus mencapai 60 persen. Itu harus ada keadilan bagi daerah terdampak penghasil, tetapi kalau 30 persen tidak ada keadilan,” kata Irawadi.
Polemik ini memperlihatkan persoalan yang lebih besar: ketika investasi miliaran dolar masuk ke Maluku, seberapa besar masyarakat lokal benar-benar mendapatkan ruang di dalamnya?
MBD: Jangan Kami Jadi Penonton
Mahasiswa menilai masyarakat MBD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam Maluku dikembangkan melalui proyek berskala nasional.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan pola rekrutmen yang dinilai lebih memberikan ruang kepada tenaga kerja dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sementara masyarakat MBD merasa belum memperoleh akses yang proporsional.
“Blok Masela untuk Maluku, mengapa MBD diabaikan? Masyarakat MBD jangan jadi penonton di tanah sendiri!” teriak massa.
Mahasiswa juga menuntut agar masyarakat MBD dan KKT diperlakukan secara setara dalam memperoleh kesempatan kerja dan manfaat ekonomi.
“Masyarakat MBD dan KKT harus diperlakukan sama. Kenapa kami tidak dilibatkan? Hasil alam kami dikeruk, tetapi kenapa kami diabaikan?” teriak pendemo.
Tuntutan tersebut sebelumnya juga dibawa GEMA MBD ke DPRD Maluku. Mereka meminta kejelasan mengenai jumlah kebutuhan pekerja, mekanisme rekrutmen, kategori tenaga kerja lokal, persyaratan, kualifikasi, hingga akses masyarakat MBD terhadap proses penerimaan tenaga kerja.
Gubernur Turun, Aksi Sempat Memanas
Ketegangan terjadi ketika Gubernur Hendrik Lewerissa didampingi Sekda Maluku Kasrul Selang turun menemui massa.
Hendrik meminta mahasiswa tidak melakukan aksi di dekat pintu masuk kantor. Ia juga meminta Satpol PP mengatur posisi massa.
“Keluar. Turun ke bawah. Kenapa aksi di depan sini? Kalian berisik saja. Satpol PP di mana? Kenapa mereka diizinkan masuk sini? Ganggu kita kerja saja. Kalau mau ketemu, masuk ke dalam, kita bicarakan,” ujar Hendrik.
Namun, setelah situasi mereda, gubernur justru menyampaikan pesan yang sejalan dengan keresahan mahasiswa: pemerintah tidak ingin masyarakat Maluku menjadi penonton di daerah sendiri.
“Percayalah. Kami pemerintah tidak akan mau jadi penonton di negeri kami. Apalagi kalau rekrutmen besar-besaran. Jadi jangan bilang pemerintah tidak peduli. Kami sangat peduli,” tegasnya.
Hendrik menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh menentukan perekrutan tenaga kerja karena keputusan tersebut berada pada perusahaan sesuai kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan.
Meski demikian, Pemprov Maluku akan mendorong perusahaan agar membuka ruang lebih besar bagi pekerja lokal sekaligus melakukan pemantauan terhadap proses rekrutmen.
DPRD Pertanyakan Angka 30 Persen
Di DPRD Maluku, persoalan tersebut mendapat respons lebih jauh.
Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin mengatakan Blok Masela bukan hanya proyek strategis nasional, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
DPRD berencana menggelar rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan menghadirkan Inpex, ESDM, Dinas Tenaga Kerja, vendor perekrutan serta perwakilan mahasiswa.
Fauzan mengungkapkan Gubernur Maluku telah mengirimkan surat kepada Inpex untuk meminta informasi mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, hingga kini informasi tersebut belum diterima pemerintah daerah.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Maluku Yani Noach mengakui terdapat persoalan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja menegur vendor dan meninjau kembali persyaratan rekrutmen.
Menurut Yani, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal harus tetap mempertimbangkan kompetensi. Ia mencontohkan kebutuhan 24 operator alat berat di MBD.
Sebanyak 14 calon tenaga kerja sempat disiapkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun, seluruhnya belum memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang dipersyaratkan.
Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan Blok Masela memiliki dua sisi yang harus berjalan bersamaan: pemerintah dan perusahaan membuka akses, sementara pemerintah daerah harus memastikan masyarakat lokal memiliki kompetensi untuk mengisi pekerjaan tersebut.
12.000 Pekerja dan Pertaruhan Kesempatan Lokal
Pembangunan fisik proyek LNG Abadi Blok Masela telah dimulai pada 16 Juli 2026. Dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar, proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak konstruksi.
Angka tersebut menjadi peluang besar sekaligus ujian bagi pemerintah daerah.
Jika kebutuhan tenaga kerja mencapai ribuan orang, maka persoalannya bukan lagi apakah ada lapangan pekerjaan, melainkan siapa yang memperoleh akses dan bagaimana kesempatan itu dibagi secara transparan.
Bagi MBD, tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan rasa keadilan sebagai daerah yang merasa memiliki keterkaitan dengan pengembangan sumber daya alam Maluku.
Bagi DPRD, persoalannya menyangkut bagaimana memastikan investasi besar tidak hanya menghadirkan nilai ekonomi di atas kertas, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Sementara bagi perusahaan, kebutuhan tenaga kerja tetap harus mengikuti standar kompetensi, sertifikasi, keselamatan kerja dan spesifikasi teknis.
Di titik inilah polemik Blok Masela menemukan persoalan utamanya: antara tuntutan keadilan tenaga kerja lokal dan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang benar-benar kompeten.
Janji Tak Cukup, Rekrutmen Akan Jadi Ujian
Aksi mahasiswa MBD telah membawa persoalan tenaga kerja lokal dari jalanan ke meja pemerintah dan DPRD.
DPRD kini berencana mempertemukan pemerintah, Inpex, vendor dan perwakilan mahasiswa untuk membedah kebutuhan serta mekanisme rekrutmen.
Dorongan agar porsi tenaga kerja lokal ditingkatkan secara bertahap hingga 60 persen juga telah muncul di ruang politik DPRD.
Namun, pada akhirnya masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan dan janji.
Masyarakat MBD membutuhkan akses yang jelas, informasi yang terbuka, pelatihan yang memadai dan kesempatan kerja yang dapat dibuktikan melalui proses rekrutmen yang transparan.
Pasalnya, ketika proyek bernilai US$20,9 miliar berdiri di tanah Maluku dan membutuhkan lebih dari 12.000 pekerja, pertanyaan paling mendasar bukan lagi seberapa besar investasi yang masuk. Pertanyaannya adalah: berapa banyak anak Maluku yang benar-benar bekerja di dalamnya?
Bagi masyarakat MBD, jawabannya akan menentukan apakah mereka benar-benar menjadi bagian dari pembangunan Blok Masela—atau hanya menyaksikannya dari luar pagar.(MM-9)
