AMBON, MM. – Berakhirnya masa jabatan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, pada Senin, 16 November 2026, menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kepemimpinan pemerintahan negeri tersebut. Masyarakat Porto secara tegas meminta Bupati Maluku Tengah tidak memperpanjang surat keputusan (SK) pengangkatan Eduard Nanlohy sebagai Pjs KPN Porto.
Harapan masyarakat itu bukan tanpa alasan. Selama menjalankan tugas sebagai penjabat sementara, Eduard dinilai belum mampu menuntaskan agenda penting pemerintahan negeri, terutama proses penjaringan dan penetapan KPN atau Raja Porto definitif.
Alih-alih menghadirkan kepastian kepemimpinan melalui proses penjaringan yang dapat diterima masyarakat, kebijakan Eduard justru menuai sorotan setelah muncul usulan agar mantan KPN Porto yang pernah menjalani hukuman dalam perkara korupsi kembali menduduki jabatan tersebut.
Langkah ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pertimbangan, standar integritas, serta sensitivitas pemerintah negeri terhadap aspirasi warga.
Masyarakat menilai, jabatan kepala pemerintahan negeri bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah adat dan publik yang menuntut rekam jejak, integritas, serta tanggung jawab moral. Karena itu, figur yang pernah tersangkut perkara korupsi dinilai perlu dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan kepercayaan masyarakat.
Warga berharap Bupati Maluku Tengah tidak sekadar menunjuk pengganti Eduard, tetapi memastikan penjabat yang baru benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan membangun kembali kepercayaan publik.
Penjabat berikutnya juga diharapkan tidak menjadikan masa transisi sebagai ruang untuk mempertahankan ketidakpastian pemerintahan. Prioritas utamanya harus memastikan proses penjaringan KPN atau Raja Porto definitif berjalan tertib, transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Retribusi Air Jadi Sorotan, Kejaksaan Diminta Bertindak
Di tengah polemik kepemimpinan pemerintahan Negeri Porto, persoalan pengelolaan retribusi air turut menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat.
Sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan retribusi air yang diduga melibatkan oknum tertentu. Persoalan ini disebut telah menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan tuntutan agar pengelolaannya dibuka secara transparan.
Masyarakat bahkan meminta Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut, terlebih setelah adanya laporan resmi masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi air.
Aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti laporan tersebut melalui pemeriksaan dan penelusuran aliran dana, termasuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
Jika ditemukan bukti adanya penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Dana Desa dan ADD Sejak 2018 Ikut Dipersoalkan
Tidak hanya retribusi air, pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Porto sejak 2018 hingga sekarang juga diminta untuk diperiksa secara menyeluruh.
Sumber lainnya menyebutkan, masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran yang setiap tahun disalurkan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tersebut. Bahkan, muncul dugaan bahwa anggaran bernilai miliaran rupiah itu tidak sebanding dengan hasil pembangunan fisik yang dapat dirasakan masyarakat.
Minimnya pembangunan fisik yang terlihat di lapangan memunculkan pertanyaan serius mengenai perencanaan, realisasi, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa selama bertahun-tahun.
Karena itu, Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua didesak menelusuri dokumen perencanaan dan realisasi DD maupun ADD sejak 2018, termasuk memeriksa laporan pertanggungjawaban, bukti pengeluaran, serta kesesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Publik tidak boleh hanya disuguhi laporan administrasi di atas kertas. Penggunaan uang negara harus dapat dibuktikan melalui kegiatan nyata dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Berakhirnya masa jabatan Pjs KPN Porto semestinya menjadi titik awal pembenahan pemerintahan negeri. Bupati Maluku Tengah dituntut mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar memperpanjang persoalan melalui kebijakan administratif.
Sementara itu, aparat penegak hukum diharapkan menjawab keresahan masyarakat dengan langkah konkret. Sebab, ketika laporan dugaan penyimpangan anggaran telah disampaikan secara resmi, transparansi dan kepastian tindak lanjut menjadi bagian penting dari kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Masyarakat Porto kini menunggu dua hal: hadirnya pemimpin negeri yang berintegritas dan terbukanya pengelolaan keuangan negeri yang selama ini dipertanyakan.(MM-01)















