AMBON,MM. – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku terkesan menghambat kenaikan pangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini terungkap saat Komisi IV DPRD Maluku melakukan pengawasan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), khususnya SMA/SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan yang menjadi mitra komisi.
Ketua Komisi IV Saoda Tethol mengaku, saat pengawasan hampir seluruh ASN mengeluh lambatnya proses yang dilakukan BKD. Padahal pengurusan kenaikan pangkat sudah dilakukan beberapa tahun lalu.
“Jadi pengawasan bukan hanya untuk sekolah tetapi juga kita perlu mendengar aspirasi dari para Guru. Banyak yang keluhkan kenaikan pangkat yang sudah beberapa tahun diurus, tetapi belum ditindaklanjuti BKD. Begitu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),”ungkap Saoda kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (03/03/2025).
Dikatakan, selain kenaikan jabatan dan TPP, Guru juga membutuhkan pembangunan gedung sekolah baru untuk SMA 1. Pasalnya sekolah yang sudah berdiri selama 46 tahun ini terlihat memprihatinkan, dimana banyak ruangan yang retak, termasuk terdampak Gempa beberapa tahun lalu yang belum ditangani.
“Maka dari itu, mereka butuh ada pembangunan gedung baru, tapi dana pusat hanya untuk rehab, maka mereka meminta untuk adanya pembangunan ruang guru, kelas, aula, pagar,”ucapnya.
Persoalan lainnya, yaitu jabatan kepala sekolah SMA dan SMK yang masih didominasi Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga perlu adanya kebijakan untuk ditingkatkan menjadi definitif.
Untuk itu, Saoda mengungkapkan akan menyampaikan hal ini langsung oleh Gubernur untuk diambil kebijakan mengangkat kepala sekolah baru, sehingga tidak ada lagi dijabat oleh Plt.
“Kita punya sekolah SMA Siwalima dan banyak sekolah Kepsek masih Plt. Saya akan sampaikan, mudah mudahan di 2025 ini Gubernur dan Wagub baru bisa ambil kebijakan akan hal ini. kepala sekolah yang masih menjadi Plt,”pungkasnya.(MM-9)
