AMBON,MM. – Anisah Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, Anisah mengatakan, masuk ke SMK di semua SMK itu ada ujian kompetensi keahlian di mana memang membutuhkan biaya, karena pada saat ujian ada peralatan praktik yang dimana siswa juga harus membeli.
Demikian antara lain penjelasan Anisah kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat, 14/2/2025.
Dikatakan, sebenarnya uang ujian seperti itu harus sharing antara sekolah dengan orang tua murid, dan itu setiap awal tahun penerimaan siswa baru, itu sekolah sudah harus bicara dengan orang tua murid.
Dan menurutnya semua sekolah rata-rata di seluruh provinsi Maluku yang ada 121 sekolah. Jadi setiap dirinya bertanya kepada kepala sekolah, dan selaku Kepala Bidang, dirinya memang selalu mengarahkan semua kepala sekolah untuk menyampaikan hal itu dari awal pada saat penerimaan siswa baru agar pada saat nanti UKK menjelang ujian kompetensi keahlian di kelas 12 itu orang tua murid sudah tahu bahwa memang ada pembayaran walaupun itu biasanya kalau sharing antara orang tua murid dengan sekolah.
“Sekolah tidak bisa biayai semuanya karena ada ketentuan tentang dana BOS itu tentang pembayaran berapa persen berapa persen gitu toh.” Ujarnya seraya menambahkan jadi sekolah tidak bisa membayar semuanya makanya sharing antara orang tua murid dengan sekolah.
Disebutkan penjelasan itu dilakukan dari awal-awal sudah ada pembicaraan sehingga kalau anak mau ujian terus orang tua mengeluh, dirinya juga tidak bisa bilang sekolah juga salah. Sebaliknya dalam hal ini orang tua juga salah, karena mestinya dari awal dia sudah tahu, dan kalau dia merasa tidak sanggup maka jangan menyekolahkan anaknya di SMK karena di situ biayanya memang berat.
Selanjutnya seraya memberikan gambaran tentang dia anaknya yang juga lulusan SMK, bahkan dirinya sendiri pun lulusan dari SMK Negeri 1 Ambon, Anisah pun mengatakan meskipun mereka praktek turun ke lapangan dimana sekalipun orang tua murid bayar, tetapi hasilnya siswa mendapat sertifikat, dan sertifikat itu berguna pada saat dia mau kerja di Industri.
“artinya dia sudah punya kompetensi tersendiri gitu jadi
maksudnya industri tidak bisa ragukan dia karena dia punya sertifikat, dia sudah terlatih, dia sudah teruji
Jadi memang eee SMK itu agak sedikit berat cuman pada saat itu saja pak.” Jelasnya.
Anisah pun kemudian menjelaskan jika sebenarnya banyak juga orang tua murid yang juga dapat membayar tapi karena mereka (pihak sekolah) juga kasihan sama siswanya sehingga sekolah mengijinkan tetap jalankan ujian saja ujiannya maksudnya tetap mereka diuji sementara negosiasi antara sekolah dengan orang tua murid dan mestinya negosiasi itu bisa menghasilkan hal-hal yang baik.
Anisah juga menambahkan jika sebenarnya banyak kebijakan dari sekolah namun dirinya juga berharap orang tua juga bisa mengerti bahwa begitulah SMK karena lulusan SMK diharapkan dia punya kompetensi yang bisa diandalkan nanti, tidak harus dia kuliah, tetapi kompetensinya bisa berguna pada saat dia lulus.
Sementara itu, kepada media ini sejumlah orang tua murid yang berkeberatan terhadap kebijakan yang diambil oleh salah satu SMK Kesehatan di kota Ambon meminta orang tua murid untuk ikut membiayai bukan saja biaya peralatan praktek bagi siswa serta membiayai tenaga penguji asesor dari luar (dunia industri) dalam hal ini honor dan biaya makan minumnya, tetapi juga membiayai tenaga guru di sekolah yang bersangkutan bahkan panitia pelaksananya pun ikut dibiayai oleh orang tua murid; Al hasilnya kepada orang tua murid ditagih 600 ribu untuk UKK dan yang lebih terasa memberatkan lagi adalah 600 ribu lainnya untuk wisuda siswa dengan membayar gedung dan konsumsi pada acara wisuda.
Sementara itu informasi yang dihimpun media ini menyebutkan pula jika sekolah yang bersangkutan meskipun setiap tahun menerima dana Bos yang seharusnya sesuai juknis membelikan peralatan di sekolah seperti microskop yang merupakan sarana atau fasilitas pembelajaran di sekolah namun patut diduga peralatan itu tidak pernah ada di sekolah yang bersangkutan.
Mirisnya lagi, meskipun sudah membayar 600 ribu untuk UKK di sekolah tapi siswa masih dituntut untuk mengadakan sendiri ID Card yang dipakai siswa selama menjalani UKK. Hal ini disesalkan oleh orang tua murid yang berpikir dengan sudah membayar uang UKK sebesar 600 ribu itu maka hal kecil seperti ID Card itu bisa diterima siswa di sekolah.(MM-3)
