AMBON, MM. – Menyadari posisi geografis dan catatan sejarah yang menjadikan Ambon wilayah rawan bencana geologi, Pemerintah Kota Ambon terus memperkokoh langkah mitigasi serta kemampuan masyarakat menghadapi gempa bumi dan tsunami. Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat meresmikan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, Sabtu (24/10/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota mengingatkan bahwa ancaman bencana nyata di depan mata—tak hanya gempa dan tsunami, tapi juga banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem yang kerap berulang setiap tahun.
“Bencana tak bisa kita cegah sepenuhnya datangnya. Namun yang paling krusial adalah kesiapan kita: saat ancaman tiba, kita tahu apa yang harus dilakukan demi meminimalkan kerugian,” ujarnya tegas.
Ia pun mengajak seluruh elemen tak melupakan jejak sejarah: gempa besar beriringan tsunami yang melanda Galala–Hative Kecil pada 1950 serta peristiwa kegempaan tinggi se-Maluku tahun 2019 yang merusak beragam bangunan di Ambon. Pengalaman pahit ini harus menjadi pelajaran berharga, apalagi sebagian besar kawasan permukiman warga berada di pesisir yang rentan terdampak gelombang besar.
Sebagai landasan, Pemkot telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Berbagai upaya nyata pun digalakkan secara bersama-sama: pemasangan rambu dan jalur evakuasi, edukasi berkelanjutan, hingga kerja sama strategis dengan BMKG dan UNESCO.
Bentuk nyata kolaborasi itu antara lain pelaksanaan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil, pembangunan tugu peringatan tsunami, serta gelaran sekolah lapang bagi warga pesisir. Wali Kota pun memuji respons masyarakat yang sigap menuju dataran tinggi saat guncangan 2019 lalu, modal berharga yang perlu diperkuat dengan pemahaman mendalam soal karakteristik bencana.
Sekolah lapang tahun ini menyasar tiga wilayah prioritas: Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka. Tujuannya sederhana namun mulia: “Satu-satunya hal yang bisa kita perjuangkan sekuat tenaga adalah nol korban jiwa. Itu pasti tercapai jika warga paham cara menyelamatkan diri saat gempa dan tsunami datang,” paparnya.
Ia menekankan pula: fasilitas yang dibangun pemerintah tak akan berguna tanpa kesadaran warga. Jalur evakuasi dan rambu harus diketahui lokasinya, dipahami fungsinya, dan dijadikan pegangan saat darurat. Kesiapsiagaan bukan soal infrastruktur semata, melainkan budaya menyelamatkan diri yang tumbuh di setiap individu.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi V DPR RI (Widya Pratiwi Murad), jajaran BMKG pusat dan daerah, serta UNESCO dan mitra lainnya. Acara ini turut dihadiri secara daring oleh Widya Pratiwi Murad serta Direktur Sismologi Teknik BMKG Dr. Teguh Rahayu, sementara Kepala BBMKG Wilayah IV Makassar Dr. Nasrol Adil hadir langsung di lokasi.
Melalui kegiatan ini, Pemkot berharap tumbuh kesadaran yang lebih kuat, keterampilan yang matang, serta sinergi yang makin erat—menjadikan Ambon kota yang tangguh, aman, dan siap menghadapi segala kemungkinan.(MM10)
