JAKARTA,MM. – Ancaman abrasi yang terus menghantam wilayah pesisir di Maluku kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bahkan langsung menemui Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Arnold Ritiauw, di Jakarta Selatan, Senin (11/05/2026), guna membahas langkah penyelamatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur HL didampingi lima kepala daerah di Maluku, yakni Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, serta Wali Kota Tual Yani Renuat.
Pertemuan itu membahas berbagai kebutuhan infrastruktur strategis di Maluku, terutama pembangunan talud pengaman pantai, penguatan bantaran sungai, penyediaan air bersih, hingga pembangunan bendungan dan embung untuk mendukung ketahanan air masyarakat kepulauan.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa ancaman abrasi di Maluku bukan lagi persoalan jangka panjang, tetapi sudah dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir di berbagai daerah.
“Masalah yang kita hadapi nyata. Abrasi terus menghantam desa-desa pesisir kami. Kalau tidak ada intervensi serius dari pemerintah pusat, lima sampai sepuluh tahun ke depan dampaknya akan semakin besar,” ujar Hendrik.
Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan, Maluku sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim yang perlahan menggerus kawasan pesisir dan mengancam ruang hidup masyarakat di pulau-pulau kecil.
Karena itu, Gubernur HL meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pantai demi menyelamatkan kawasan pesisir yang kini berada dalam kondisi rawan.
Selain isu abrasi, Gubernur juga memperjuangkan percepatan sejumlah proyek strategis nasional di Maluku, seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port, serta Bendungan Waiapo di Kabupaten Buru.
“Bendungan Waiapo diproyeksikan mulai berfungsi tahun 2027 dan akan mengairi sekitar 10 ribu hektar sawah. Ini penting untuk mendukung swasembada pangan Maluku,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan air bersih di wilayah kepulauan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air bersih di daerah terpencil.
Menanggapi berbagai usulan itu, Dirjen SDA Arnold Ritiauw menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengairan dan pengamanan pantai di Maluku melalui sinergi bersama pemerintah daerah.
“Apa yang bisa kita kerjakan di pusat, kita kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan pemerintah daerah, juga harus dijalankan. Yang terpenting adalah sinergi,” ujar Arnold.
Ia menegaskan, pihaknya tengah berkoordinasi untuk menentukan program prioritas yang paling mendesak dilakukan di Maluku, terutama terkait perlindungan pesisir dan ketahanan air.
“Kami tidak akan membiarkan Maluku. Kami akan memberikan yang terbaik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Arnold juga meminta seluruh kepala daerah segera menyiapkan dokumen masterplan pembangunan agar bantuan program dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.
“Siapkan masterplan dan segera usulkan kepada kami. Kami siap bantu,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah yang hadir turut menyerahkan masterplan usulan pembangunan kepada Dirjen SDA melalui Plt Kepala Dinas PU Maluku, disaksikan langsung oleh Gubernur Maluku.(MM-9)
