AMBON, MM. – Tekanan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi masih menjadi tantangan ekonomi di Provinsi Maluku.
Pada Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 3,27 persen, sementara inflasi bulanan (month to month/m-to-m) mencapai 0,93 persen dan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) sebesar 1,34 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, dalam kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang berlangsung di Kantor BPS Provinsi Maluku, Selasa (2/6/2026).
Inflasi tahunan tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku menjadi 112,31. Dari dua kota yang menjadi sampel penghitungan inflasi di Maluku, Kota Tual mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,93 persen dengan IHK 114,13, sedangkan Kota Ambon mengalami inflasi lebih rendah sebesar 2,84 persen dengan IHK 113,61.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga barang dan jasa masih terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi masyarakat. Kenaikan harga tersebut tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
BPS mencatat terdapat sembilan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga sepanjang Mei 2026. Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan kenaikan 5,30 persen. Tingginya biaya transportasi dinilai berpengaruh langsung terhadap distribusi barang di wilayah kepulauan seperti Maluku, sehingga berdampak pada harga komoditas di tingkat konsumen.
Selain transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,85 persen. Kenaikan pada sektor pangan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.
Kelompok kesehatan turut mencatat kenaikan sebesar 4,75 persen, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,63 persen. Sementara kelompok pendidikan naik 2,84 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran meningkat 2,07 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya naik 1,59 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26 persen, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen.
Di sisi lain, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga. Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat turun 1,11 persen, sementara kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,57 persen.
Secara bulanan, inflasi Maluku sebesar 0,93 persen mengindikasikan adanya peningkatan harga yang cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa stabilitas harga, khususnya komoditas pangan dan biaya transportasi, masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait.
Pengamat ekonomi menilai karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat biaya logistik dan distribusi menjadi faktor dominan pembentuk inflasi. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga menyebabkan harga komoditas rentan bergejolak ketika terjadi gangguan distribusi maupun kenaikan biaya angkut.
Dengan inflasi tahunan yang telah mencapai 3,27 persen, pemerintah diharapkan terus memperkuat pengendalian harga melalui optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan stok bahan pokok, serta memperlancar jalur distribusi antarpulau guna menekan lonjakan harga di pasar.
Jika tren kenaikan harga terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, maka tekanan terhadap daya beli masyarakat berpotensi semakin besar, terutama menjelang periode hari-hari besar keagamaan dan musim cuaca yang dapat memengaruhi pasokan barang di wilayah Maluku. (MM-3)
