AMBON,MM.- Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Maluku, dengan meningkatkan patroli laut serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pengawasan Orang Asing Provinsi Maluku yang berlangsung di Ballroom Lantai 7 Hotel Kamari Ambon, Selasa (19/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kodaeral IX, Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto. Rapat turut dihadiri berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).
Pertemuan itu membahas langkah strategis guna memperkuat pengawasan terhadap mobilitas dan aktivitas WNA di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan jalur laut terbuka yang sangat luas.
Asintel Dankodaeral IX menegaskan bahwa kondisi geografis Maluku menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan karena banyaknya pintu masuk melalui wilayah perairan dan pesisir.
Menurutnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi kuat antarinstansi guna mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum maupun ancaman keamanan maritim.
“Pengawasan di wilayah perairan dan pesisir akan terus diperketat guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan keamanan maritim serta bentuk pelanggaran hukum lainnya,” tegas Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto.
Ia menambahkan, TNI AL melalui jajaran Kodaeral IX siap meningkatkan intensitas patroli laut sebagai bagian dari langkah preventif menjaga kedaulatan wilayah laut Maluku.
Selain patroli, koordinasi data dan pertukaran informasi lintas sektoral juga akan diperkuat agar pengawasan terhadap orang asing berjalan lebih efektif dan terukur.
“Kami siap meningkatkan patroli laut, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan data dan informasi yang diperlukan agar pengawasan berjalan efektif. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut kita,” ujarnya.
Peningkatan pengawasan terhadap WNA di Maluku dinilai penting mengingat wilayah ini memiliki posisi strategis dan berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut membuat Maluku rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal, mulai dari pelanggaran keimigrasian, penyelundupan, hingga potensi eksploitasi sumber daya laut.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh instansi yang terlibat diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan meningkatkan kewaspadaan dalam pengawasan orang asing demi menjaga stabilitas keamanan daerah.
Dengan penguatan patroli laut dan koordinasi antar lembaga, Kodaeral IX optimistis situasi keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Maluku dapat terus terjaga secara optimal.(MM-3)
