JAKARTA,MM. – Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai menunjukkan dampak serius terhadap ketahanan energi global. Tersendatnya distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz memicu kekhawatiran krisis bahan bakar minyak (BBM), termasuk di Indonesia yang selama ini masih bergantung pada impor.
Mantan Anggota DPR-RI Engelina Pattiasina, menilai pemerintah Indonesia tidak cukup sigap dalam mengantisipasi dampak krisis tersebut. Ia menegaskan, kondisi ini membuka secara terang kelemahan fundamental tata kelola energi nasional yang selama ini cenderung reaktif dan tidak berorientasi jangka panjang.
“Situasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak becus mengantisipasi implikasi geopolitik. Ketika pasokan global terganggu, kita langsung panik karena ketergantungan impor yang sangat tinggi,” ujar Engelina, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM menjadi titik lemah yang sangat berbahaya di tengah ketidakpastian global. Apalagi, cadangan operasional nasional yang terbatas, hanya sekitar 23 hari, membuat posisi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan.
Lebih jauh, Engelina menyoroti skema impor BBM Indonesia yang selama ini bergantung pada Singapura. Ia mempertanyakan logika di balik ketergantungan tersebut, mengingat Singapura bukan negara produsen minyak.
“Ini ironi. Kita impor dari negara yang tidak punya sumber minyak. Artinya, Singapura hanya berperan sebagai broker. Ini menunjukkan adanya praktik perantara yang selama ini membebani negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pola impor melalui pasar spot dan broker telah menciptakan biaya tambahan yang tidak transparan serta membuka ruang praktik rente (rent-seeking). Perusahaan-perusahaan perantara, kata dia, sering kali hanya berbasis jaringan tanpa memiliki aset riil, namun mengambil keuntungan dari celah distribusi energi.
“Broker ini punya kepentingan agar Indonesia tetap bergantung pada impor produk jadi, bukan membangun kilang sendiri. Ini lingkaran setan yang harus diputus,” katanya.
Sebagai solusi, Engelina mendorong pemerintah untuk segera beralih ke skema kontrak langsung antarnegara atau Government to Government (G2G). Menurutnya, langkah ini dapat menghilangkan peran perantara, meningkatkan transparansi harga, serta menjamin stabilitas pasokan dalam jangka panjang.
“Krisis Selat Hormuz ini justru momentum untuk merombak total tata kelola migas. Pemerintah harus berani keluar dari skema lama dan membangun kontrak langsung dengan negara produsen,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan kilang dalam negeri.
Putri dari Brigjen TNI (Purn) J.M. Pattiasina, Tokoh Pendiri Pertamina ini menyebut, kolaborasi antara Pertamina dan entitas strategis nasional seperti Danantara menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian energi.
“Kalau kita punya kapasitas kilang yang kuat, kita cukup impor minyak mentah, bukan BBM jadi. Ini jauh lebih efisien dan strategis,” katanya.
Di sisi lain, Engelina mengingatkan bahwa upaya reformasi tersebut tidak akan mudah. Ia menilai akan ada perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari sistem impor yang ada, termasuk potensi lobi politik hingga pembentukan opini publik.
“Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tapi pertarungan kepentingan. Dibutuhkan keberanian politik yang kuat untuk memutus mata rantai broker,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi energi. Dengan sistem yang terbuka dan berbasis data real-time, menurutnya, praktik rente dapat ditekan secara signifikan.
“Transparansi adalah musuh utama rent-seeking. Kalau aliran BBM bisa dipantau secara terbuka, ruang permainan para pemburu rente akan hilang dengan sendirinya,” ujarnya.
Terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang di tengah situasi global yang memanas, Engelina menilai pemerintah perlu lebih memprioritaskan stabilitas dalam negeri, khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat.
“Relasi internasional penting, tetapi dalam situasi krisis seperti ini, kepentingan dalam negeri harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama Indonesia–Jepang dalam proyek Blok Masela perlu dijelaskan secara transparan kepada publik, terutama terkait arah dan substansi kesepakatan terbaru.
Di tengah ancaman krisis energi yang berpotensi memicu gejolak sosial dan ekonomi, Engelina menegaskan bahwa pemerintah memiliki momentum besar untuk melakukan reformasi total sektor migas.
“Ini pilihan: mau terus jadi korban fluktuasi global atau memanfaatkan momentum ini untuk membangun kedaulatan energi. Kalau tidak sekarang, kita akan terus terjebak dalam pola lama,” pungkasnya.(MM-2)
