AMBON, MM. – Laju inflasi Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat lebih terkendali. Berdasarkan rilis resmi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang disampaikan melalui Humas pada Senin (2/3/2026), inflasi bulanan (month to month/mtm) Maluku sebesar 0,58 persen, melandai dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen (mtm).
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, menjelaskan bahwa secara spasial tekanan inflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mencatat inflasi 1,21 persen (mtm) dan 0,30 persen (mtm). Sementara itu, laju inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh deflasi di Kota Tual sebesar -0,72 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat 5,97 persen, berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy). Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan realisasi Januari 2026 sebesar 4,70 persen (yoy) dan inflasi nasional yang tercatat 4,76 persen (yoy).
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi Februari terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,17 persen (mtm). Kenaikan harga komoditas hortikultura seperti buncis, tomat, kacang panjang, dan sawi menjadi penyumbang utama, seiring meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meski kondisi panen secara umum masih normal.
Selain itu, peningkatan harga emas di pasar internasional turut mendorong inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kenaikan harga emas dipicu meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga bahan pokok guna memastikan distribusi berjalan lancar. Di sisi lain, komunikasi lintas pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat sepanjang 2026. (MM-3)
