AMBON, MM. – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai 26 Januari 2026. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, meminta seluruh pimpinan OPD segera menyelesaikan Laporan Serapan Penggunaan Anggaran (SPJ) hingga batas akhir 31 Desember 2025.
Dalam apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot pada Senin (19/1/2026), Wattimena menjelaskan bahwa pemeriksaan ini akan menentukan status laporan keuangan daerah. Saat ini Pemkot Ambon memiliki predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan diharapkan bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atau setidaknya tidak turun ke predikat Disclaimer.
“Kerja kita sudah luar biasa, karena itu mesti tercermin dalam seluruh indikator penilaian indeks dan laporan keuangan daerah,” ucapnya.
Wali kota menegaskan bahwa perbaikan internal Kota Ambon, baik dari aspek pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan, sangat penting. Ia menginginkan dukungan serta perhatian serius dari semua pimpinan OPD dan staf, termasuk tidak adanya keterlambatan atau kekosongan data yang diminta BPK.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) kepada para pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ambon.(MM10).
—sudah diedit—-depan
Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon Tinjau Rumah Bantuan Hunut, Ajak Jaga Perdamaian
AMBON.MM,- Gubernur Maluku Hendrik bersama Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena melakukan kunjungan tinjauan ke wilayah Hunut, Rabu sore (15/1/2026), untuk melihat langsung rumah bantuan yang disiapkan bagi warga setempat. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat perdamaian dan stabilitas daerah.
Hendrik menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun kolaborasi lintas sektor guna menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon akan senantiasa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, dan bahu-membahu untuk menanggulangi berbagai persoalan secara bersama-sama,” ujarnya.
Ia mengimbau tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga keharmonisan. “Kami berharap seluruh masyarakat bisa bersama-sama merawat perdamaian ini dengan baik. Kita harus mencegah terjadinya peristiwa serupa, sehingga rasa aman, tenang, dan tenteram dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Setelah tinjauan rumah bantuan, kedua pemimpin daerah melanjutkan agenda dengan melihat pos pengamanan kepolisian di pertigaan Jalan Raya Durian Patah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik. (MM10)
