AMBON, MM. — Pergerakan harga di Provinsi Maluku menunjukkan tekanan yang berbeda sepanjang September 2026. Secara bulanan, Maluku mencatat deflasi 0,07 persen (mtm) setelah pada Agustus mengalami inflasi 0,81 persen. Namun, secara tahunan, inflasi masih berada di level 3,91 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,68 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga secara bulanan mulai mereda, tetapi pengendalian inflasi tahunan masih menjadi pekerjaan yang harus terus diperkuat pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, melalui Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dalam rilis yang diterima pekan kemarin menyampaikan bahwa deflasi September tercermin dari perkembangan harga di sejumlah wilayah.
Secara spasial, deflasi terjadi di Maluku Tengah sebesar 1,19 persen dan Kota Tual sebesar 0,10 persen secara bulanan. Sementara itu, Kota Ambon justru mencatat inflasi 0,68 persen (mtm). Di sisi lain, inflasi tahunan Maluku sebesar 3,91 persen masih berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Harga Ikan Turun, Hortikultura Masih Menekan
Salah satu faktor yang mendorong deflasi September berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami deflasi 0,01 persen (mtm).
Penurunan tersebut terutama didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas perikanan. Ikan tongkol memberikan andil deflasi sebesar 0,20 persen, ikan cakalang 0,18 persen, ikan selar 0,11 persen dan ikan layang 0,10 persen.
Penurunan harga ikan tersebut sejalan dengan mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur. Kondisi laut yang lebih mendukung, termasuk penurunan tinggi gelombang, turut memberikan ruang bagi peningkatan aktivitas dan produktivitas nelayan.
Namun, tekanan harga belum sepenuhnya hilang. Sejumlah komoditas hortikultura dan sayuran justru mengalami kenaikan harga.
Cabai rawit memberikan andil inflasi sebesar 0,15 persen, labu siam 0,07 persen, sementara terong, tomat dan sawi hijau masing-masing memberikan andil 0,06 persen.
Kenaikan tersebut dikaitkan dengan kondisi El Niño yang berpotensi menekan produktivitas serta pasokan komoditas hortikultura dari produksi lokal.
TPID Perkuat Empat Pilar Pengendalian Inflasi
Menghadapi dinamika harga tersebut, TPID terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.
Strategi pengendalian mengacu pada empat pilar utama atau 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan gejolak harga pangan.
Pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah terus mendorong Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.
Sementara dari sisi distribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperluas jaringan distribusi pangan dan mendorong kelancaran pasokan komoditas strategis dari daerah sentra produksi menuju wilayah Maluku.
Adapun dari sisi komunikasi, pemantauan harga dan pasokan terus dilakukan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi serta menyampaikan perkembangan kepada masyarakat.
Langkah tersebut penting untuk menjaga ekspektasi masyarakat sekaligus mencegah gejolak harga yang dapat menekan daya beli.
Dengan deflasi bulanan yang terjadi pada September, tekanan harga jangka pendek di Maluku menunjukkan perbaikan. Namun, inflasi tahunan yang masih mencapai 3,91 persen menjadi sinyal bahwa pengendalian harga pangan tetap membutuhkan konsistensi, terutama menghadapi risiko gangguan produksi dan distribusi akibat perubahan kondisi cuaca. (MM-3)
