AMBON, MM. — Peringatan 81 tahun Provinsi Maluku tidak cukup hanya menjadi seremoni untuk mengenang perjalanan sejarah. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengukur secara jujur sejauh mana pembangunan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh gugus pulau.
Pesan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., saat membuka kegiatan Bedah BRS dan Indikator Strategis yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku Tahun 2026, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/8/2026).
Vanath mengapresiasi BPS Maluku yang menghadirkan ruang dialog mengenai kondisi pembangunan daerah melalui data statistik. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memastikan arah pembangunan tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi pada kondisi objektif yang dapat diukur.
“Peringatan Hari Ulang Tahun Daerah tidak seharusnya hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan masa lalu, tetapi juga kesempatan untuk melihat secara jernih posisi kita hari ini dan menentukan arah yang ingin kita tuju pada masa yang akan datang,” ujar Vanath.
81 Tahun Pembangunan, Apa yang Berubah?
Mengangkat tema “Sudah Sejauh Mana Kita Berkembang? 81 Tahun Membangun dalam Gugus Pulau”, kegiatan tersebut dinilai relevan dengan karakter pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Vanath menegaskan, pertanyaan mengenai sejauh mana Maluku berkembang tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan.
Menurutnya, capaian pembangunan harus diuji dari sisi pemerataan. Pemerintah perlu memastikan apakah kemajuan yang tercatat dalam berbagai indikator juga dirasakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, daerah terpencil, serta kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Sudah sejauh mana kita berkembang bukanlah pertanyaan yang sederhana. Kita perlu mengakui capaian yang telah diraih, tetapi pada saat yang sama harus berani melihat berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” katanya.
Selama 81 tahun perjalanan sebagai provinsi, kata Vanath, Maluku telah mengalami berbagai perubahan. Infrastruktur berkembang, akses pelayanan publik semakin luas dan aktivitas ekonomi terus bergerak.
Namun, karakter geografis Maluku membuat keberhasilan pembangunan memiliki ukuran yang berbeda dibandingkan daerah daratan.
Gugus Pulau Tak Bisa Diseragamkan
Vanath menilai pendekatan pembangunan yang seragam berpotensi mengabaikan karakteristik masing-masing wilayah di Maluku.
Setiap gugus pulau memiliki kondisi geografis, potensi sumber daya, struktur ekonomi, tingkat konektivitas hingga persoalan pembangunan yang berbeda.
Karena itu, konsep gugus pulau harus ditempatkan bukan sekadar sebagai pembagian wilayah administratif, tetapi sebagai pendekatan pembangunan.
“Gugus pulau bagi Maluku bukan sekadar cara membagi wilayah. Ia merupakan cara pandang dalam memahami Maluku,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Vanath, harus mampu merancang kebijakan yang membaca kekhasan setiap wilayah sekaligus memastikan seluruh gugus pulau terhubung dalam satu kesatuan pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi pembangunan tidak berhenti pada pertanyaan tentang berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diperluas menjadi pertanyaan mengenai di mana pertumbuhan terjadi, siapa yang menikmati manfaatnya, sektor apa yang menjadi penggerak, serta sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Data Jadi Penentu Arah Kebijakan
Dalam konteks itu, Vanath menempatkan data sebagai fondasi penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi, persepsi atau perkiraan. Data diperlukan untuk membaca kondisi masyarakat secara objektif, menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya dan mengevaluasi dampak program pemerintah.
“Dengan data yang baik, kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga dapat memahami mengapa hal tersebut terjadi dan menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar statistik tidak dipahami sekadar sebagai angka dalam tabel dan grafik.
Di balik angka kemiskinan, terdapat keluarga yang sedang berjuang memperbaiki kehidupan. Di balik angka pengangguran, terdapat generasi muda yang membutuhkan kesempatan. Sementara di balik pertumbuhan ekonomi terdapat aktivitas petani, nelayan, pelaku usaha, pekerja dan masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi daerah.
Karena itu, data harus mampu membawa pemerintah lebih dekat dengan persoalan riil masyarakat. Sebaliknya, kondisi lapangan juga harus menjadi bahan untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan.
Potensi Besar, Tantangan Tak Kecil
Vanath mengakui Maluku memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan sumber daya alam.
Namun, potensi tersebut belum otomatis menjadi kesejahteraan apabila tidak ditopang konektivitas dan kebijakan yang tepat.
Karakter kepulauan masih menghadirkan tantangan berupa biaya logistik, akses transportasi, pelayanan dasar dan kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, pembangunan ke depan harus diarahkan pada penguatan konektivitas, pengembangan pusat pertumbuhan baru, peningkatan produktivitas masyarakat, hilirisasi potensi unggulan daerah serta penguatan keterkaitan ekonomi antargugus pulau.
“ Kita tidak ingin setiap wilayah tumbuh sendiri-sendiri. Kita ingin setiap gugus pulau memiliki kekuatan masing-masing dan saling terhubung menjadi satu ekosistem ekonomi Maluku,” ujarnya.
BPS dan Pemprov Diminta Perkuat Kolaborasi
Untuk mewujudkan pembangunan berbasis data, Pemerintah Provinsi Maluku dinilai tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat menjadi kebutuhan.
Vanath mengapresiasi keterlibatan BPS dan Bank Indonesia sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perpaduan data statistik dan analisis ekonomi dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi sekaligus prospek pembangunan Maluku.
Ia berharap kegiatan Bedah BRS dan indikator strategis tidak berhenti sebagai forum edukasi statistik, tetapi berkembang menjadi ruang yang mempertemukan data, gagasan dan kebijakan.
Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, juga terus mendorong agar kebijakan pembangunan semakin berbasis bukti dan kebutuhan riil masyarakat.
“Budaya pengambilan keputusan jangan hanya bertanya apa programnya. Tetapi terlebih dahulu bertanya, apa masalahnya, di mana masalahnya, siapa yang terdampak, dan intervensi apa yang paling tepat,” tandas Vanath.
Bagi Maluku yang memasuki usia 81 tahun, pertanyaan tersebut menjadi semakin penting. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan sekadar bertambahnya angka dalam statistik, melainkan seberapa jauh perubahan tersebut mampu dirasakan masyarakat dari pusat kota hingga pulau-pulau terluar. (MM-3)
