AMBON,MM. – Lawamena Satu Data tidak cukup hanya diluncurkan. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, dibawah kepemimpinan Titus Renwarin yang digadang-gadang menjadi instrumen transparansi Pemerintah Provinsi Maluku itu harus benar-benar berjalan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar mengejar peluncuran program tanpa memastikan keberlanjutannya.
Menurut Edison, Lawamena penting karena menjadi wadah untuk membuka data dan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah kepada masyarakat. Karena itu, kesiapan anggaran harus menjadi bagian yang dipastikan sebelum program dijalankan.
“Program yang dilakukan betul untuk transparansi satu data, semua kinerja dari OPD. Kominfo juga menjadi jorong dari Pemerintah Daerah. Kalau memang tidak ada anggaran, program itu dipending dulu, karena kalau sudah harus dilaunching harus jalan,” kata Edison.
Ia mempertanyakan alasan sebuah program tetap dijalankan apabila dukungan anggarannya belum tersedia. Menurut dia, program yang sudah diperkenalkan kepada publik tetapi kemudian tidak berjalan justru dapat berdampak pada citra pemerintah daerah, termasuk Gubernur Maluku.
“Kalau tidak ada anggaran kenapa harus jalan, ini kan juga membuat tidak bagus pimpinan dalam hal ini Gubernur,” ujarnya.
Bagi Edison, Lawamena tidak boleh berhenti sebagai nama setelah acara peluncuran selesai.
“Jangan hanya menang nama setelah peluncuran,” kata dia.
Ia mengatakan keberadaan satu data pemerintah daerah semakin penting di tengah perkembangan digitalisasi. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah melalui data yang dapat diakses secara terbuka.
Edison mencontohkan daerah lain, seperti Banten, yang memanfaatkan sistem satu data untuk mendorong transparansi pemerintahan. Menurut dia, keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui program dan pekerjaan yang dilakukan pemerintah.
“Karena dengan era digitalisasi yang begitu maju, program ini penting,” katanya.
Edison khawatir tidak berjalannya Lawamena akan menjadi kerugian bagi Maluku. Sebab, menurut dia, data pemerintah memiliki fungsi penting apabila masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja.
“Kalau tidak jalan sayang sekali, tidak bagus untuk kepentingan Maluku dan kepentingan pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan data tidak semestinya hanya menjadi informasi yang disimpan pemerintah. Data harus dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah daerah.
“Karena data ini penting untuk masyarakat bisa akses kapan saja,” kata Edison.
Lawamena Satu Data diluncurkan Pemerintah Provinsi Maluku pada 25 Mei 2026. Berdasarkan penelusuran media pada portal tersebut, Lawamena menjadi sarana penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan dan pembangunan.
Portal itu saat ini menampilkan 341 dataset, lengkap dengan sejumlah indikator statistik, regulasi, infografik dan artikel.
Namun, di balik banyaknya data yang tersedia, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah banyaknya angka yang dipublikasikan otomatis berarti transparansi pemerintah sudah berjalan?
Pertanyaan tersebut relevan karena Lawamena menempatkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, transparan dan akuntabel sebagai salah satu agenda Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku.
Dengan posisi itu, portal Satu Data semestinya tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan menampilkan angka. Data mestinya dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui kondisi daerah, menguji kebijakan, membandingkan target dengan capaian, sekaligus mengawasi kinerja pemerintah.
Data Banyak, Tahun Belum Seragam
Salah satu hal yang terlihat dari penelusuran adalah tahun data pada sejumlah indikator statistik kunci belum seragam.
Lawamena telah menampilkan sejumlah data hingga 2026. Misalnya, Nilai Tukar Petani April 2026 sebesar 93,77, Indeks Harga Konsumen April 2026 sebesar 111,27, inflasi Kota Tual April 2026 sebesar 0,64 persen dan inflasi Provinsi Maluku April 2026 sebesar minus 0,17 persen.
Namun, pada halaman yang sama masih terdapat sejumlah indikator dengan tahun 2024.
Di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 sebesar 6,11 persen, PDRB atas dasar harga berlaku 2024 sebesar Rp62.646,24 miliar, PDRB atas dasar harga konstan 2024 sebesar Rp37.209,36 miliar, Indeks yang Diterima Petani 2024 sebesar 122,98, Indeks yang Dibayar Petani 2024 sebesar 120,17, serta Indeks Keparahan Kemiskinan Maret 2024 sebesar 0,89.
Perbedaan tahun tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan. Setiap indikator memiliki periode pengumpulan dan jadwal publikasi yang berbeda.
Persoalannya adalah bagaimana publik diberikan konteks yang jelas mengenai data mana yang merupakan data terbaru, data terakhir yang tersedia, dan kapan indikator tertentu akan diperbarui.
Sebab bagi masyarakat, data yang tampil dalam satu portal dapat dengan mudah dibaca sebagai gambaran kondisi Maluku saat ini.
Transparansi Bukan Sekadar Membuka Data
Lawamena menyatakan portal tersebut digunakan sebagai tempat penyebarluasan data pemerintah untuk mendukung pelaksanaan, perencanaan dan pembangunan daerah.
Artinya, fungsi portal sebenarnya lebih besar daripada sekadar menyediakan angka.
Data seharusnya memungkinkan publik menjawab pertanyaan sederhana: apa target pemerintah, berapa realisasinya, apakah target tercapai dan wilayah mana yang masih tertinggal?
Dalam urusan infrastruktur, misalnya, jika pemerintah mempunyai target peningkatan konektivitas dan kualitas jalan, publik semestinya dapat dengan mudah melihat hubungan antara target, realisasi dan perubahan capaian dari tahun ke tahun.
Hal serupa berlaku pada indikator kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, investasi maupun konektivitas.
Tanpa perbandingan yang jelas, masyarakat hanya melihat angka tanpa mengetahui apakah angka tersebut menunjukkan keberhasilan, stagnasi atau justru kemunduran.
Angka Provinsi Tidak Cukup
Persoalan lain adalah bagaimana data Maluku dibaca sebagai daerah kepulauan.
Rata-rata provinsi dapat memberikan gambaran umum, tetapi belum tentu menggambarkan kondisi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Ketika angka kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau konektivitas ditampilkan pada level provinsi, publik tetap membutuhkan informasi mengenai kesenjangan antarwilayah.
Maluku bukan wilayah yang homogen
Kondisi Kota Ambon tentu berbeda dengan Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah maupun kabupaten dan kota lainnya.
Karena itu, Satu Data yang benar-benar berorientasi pada transparansi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “berapa angka Maluku?”, tetapi juga menjawab “di mana angka itu terjadi?”
Lawamena telah menyediakan 341 dataset dari pemerintah daerah dan menampilkan 23 data statistik kunci dari berbagai sektor.
Jumlah tersebut menunjukkan adanya upaya membangun ekosistem data pemerintah daerah. Namun, ukuran keberhasilan Satu Data tidak semestinya berhenti pada jumlah dataset.
Masyarakat membutuhkan data yang memiliki sumber jelas, definisi indikator yang mudah dipahami, periode yang jelas, pembaruan berkala dan, bila relevan, metode pengumpulan yang dapat ditelusuri.
Data pembangunan juga perlu disajikan dalam bentuk yang memungkinkan publik melakukan perbandingan antartahun dan antarwilayah.
Dengan begitu, Lawamena tidak hanya menjadi katalog data pemerintah, tetapi benar-benar dapat berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap pembangunan Maluku.
Tantangan Setelah Peluncuran
Keberadaan portal Satu Data patut diapresiasi. Tetapi semakin besar fungsi transparansi yang dibebankan kepada sebuah portal pemerintah, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas keterbukaan datanya.
Pertanyaannya bukan lagi semata-mata berapa banyak dataset yang tersedia.
Berapa banyak dataset yang diperbarui secara berkala? Berapa banyak indikator strategis yang sudah menggunakan data terbaru? Apakah publik dapat dengan mudah membandingkan target dan realisasi pembangunan? Apakah seluruh data memiliki sumber, definisi dan metodologi yang cukup jelas?
Dan yang paling penting, apakah masyarakat sudah bisa menggunakan Lawamena untuk mengawasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku?
Transparansi bukan sekadar membuka data kepada publik. Transparansi berarti membuat publik mampu memahami, memeriksa dan menggunakan data tersebut untuk menilai kerja pemerintah.
Lawamena kini memiliki ratusan dataset. Tantangannya bukan lagi sekadar menambah angka, tetapi memastikan setiap angka dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar berguna bagi masyarakat.
Banyak data belum tentu transparan. Yang menentukan adalah seberapa jauh data itu mampu membuka kenyataan pembangunan kepada publik.(MM-9)
