AMBON,MM – Ketidakpastian realisasi pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mulai memicu kekhawatiran DPRD Provinsi Maluku.
Hingga penghujung Juli 2026, belum ada kepastian mengenai besaran pinjaman yang disetujui, sementara tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dinilai semakin berat dan berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan proses pinjaman tersebut.
Menurutnya, kepastian pinjaman menjadi faktor penting untuk menentukan langkah penyelamatan keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai kewajiban pembayaran.
“Hingga kini belum ada kepastian besaran pinjaman dari SMI yang disetujui. Pemprov Maluku harus memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut,” kata Benhur kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (28/7/2026).
Menurut Benhur, lambannya proses pembahasan antara Pemprov Maluku dan PT SMI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera memperoleh kepastian, maka pemerintah daerah harus menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar roda pemerintahan tidak terganggu.
DPRD bahkan mendorong Pemprov Maluku membuka opsi pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut). Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi kesulitan likuiditas sekaligus memastikan program pembangunan yang tertunda dapat kembali berjalan.
“Kalau proses di SMI terus berlarut, pemerintah harus memiliki langkah cadangan. Jangan sampai seluruh agenda pembangunan dan pelayanan publik ikut terhambat karena menunggu kepastian yang belum jelas,” ujarnya.
Benhur menjelaskan, tekanan fiskal yang kini dihadapi Pemprov Maluku merupakan akumulasi dari berbagai kewajiban keuangan yang belum terselesaikan. Selain rencana pinjaman PT SMI yang telah diajukan sejak pemerintahan sebelumnya, pemerintah daerah juga masih dibebani utang kepada pihak ketiga yang harus segera diselesaikan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan maupun memenuhi kewajiban rutin, termasuk pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu dampak yang paling nyata adalah keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hingga akhir Juli 2026, Pemprov Maluku baru mampu membayarkan TPP ASN untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari.
“Hak-hak ASN harus menjadi perhatian serius. Keterlambatan pembayaran TPP menunjukkan kondisi keuangan daerah memang sedang mengalami tekanan yang cukup berat,” katanya.
DPRD menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan ASN, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik apabila persoalan fiskal tidak segera ditangani secara komprehensif.
DPRD meminta Pemprov Maluku segera menyampaikan perkembangan negosiasi dengan PT SMI secara transparan kepada publik, sekaligus menjelaskan strategi alternatif apabila pinjaman tersebut tidak terealisasi dalam waktu dekat.
Menurut Benhur, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah yang sedang ditempuh pemerintah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah.
Selain itu, kepastian sumber pembiayaan juga menjadi kunci untuk mengembalikan stabilitas fiskal, melanjutkan pembangunan yang tertunda, memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, serta memastikan hak-hak ASN dapat dibayarkan tepat waktu.
DPRD berharap pemerintah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, melainkan segera mengambil langkah strategis agar krisis fiskal yang tengah dihadapi Maluku tidak semakin dalam dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.(MM-9)
